Cimahi, Media3.id – Langkah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) yang menargetkan seluruh aset tanah milik pemerintah bersertifikat dalam tiga tahun ke depan mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari legislatif.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, H. M. Hasbullah Rahmad, S.PD, M. Hum., menilai percepatan penataan dan sertifikasi aset merupakan langkah strategis untuk menyelamatkan kekayaan negara serta menutup celah praktik korupsi.
Bang Has menegaskan, kepastian hukum atas tanah milik Pemprov Jabar sangat krusial, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan yang menjadi fokus pencermatan Komisi V.
“Kami di Fraksi PAN sangat mendukung komitmen Pak Gubernur Dedi Mulyadi. Penataan aset ini bukan sekadar urusan administrasi pertanahan, tetapi bentuk perlindungan terhadap fasilitas publik. Jangan sampai ada lagi bangunan sekolah, SMA, SMK, maupun fasilitas kesehatan milik daerah yang digugat atau dialihkan kepemilikannya oleh pihak-pihak yang tidak berhak hanya karena belum berbadan hukum sah,” ujar Bang Has saat di hubungi Jurnalis Koranpublika, Kamis (6/8/2026).
Menurut Bang Has, kerap timbul persoalan di lapangan terkait sengketa lahan sekolah negeri maupun fasilitas sosial yang menghambat pembangunan atau renovasi sarana edukasi. Dengan adanya percepatan sertifikasi aset daerah ini, perlindungan hukum terhadap sarana publik akan semakin kokoh.
Lebih lanjut, legislator asal Fraksi PAN ini memastikan pihak legislatif siap mengawal dan mendukung alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan target sertifikasi tiga tahun tersebut.
“Pernyataan Pak Gubernur agar kepala daerah mengalokasikan anggaran sertifikasi ini sangat tepat. Melalui fungsi penganggaran (budgeting) dan pengawasan di DPRD, Fraksi PAN siap mengawal alokasi APBD agar program inventarisasi dan pembuatan akta autentik ini berjalan lancar tanpa kendala biaya,” tegasnya.
Ia juga menyambut baik skema kolaborasi yang melibatkan perguruan tinggi melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik pertanahan hingga keterlibatan Kementerian ATR/BPN dan KPK. Menurutnya, sinergi lintas sektor ini akan mempercepat pendataan aset daerah yang tersebar hingga tingkat desa.
“Pengelolaan aset yang tertib dan transparan adalah fondasi utama tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance). Kami berharap langkah ini dapat menyelamatkan seluruh aset berharga milik Jawa Barat demi pemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Bang Has.
