Anggota Komisi II DPRD Kota Banjar dari Fraksi Gerindra, Rosi Hernawati,
BANJAR, media3.id – Polemik mengenai pelayanan dan informasi piutang RSUD Kota Banjar kini mendapat perhatian DPRD Kota Banjar.
Anggota Komisi II DPRD Kota Banjar dari Fraksi Gerindra, Rosi Hernawati, mengatakan berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat perlu dibuka secara terang melalui forum resmi dan berdasarkan data.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul desakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banjar agar persoalan di RSUD dibahas secara terbuka melalui mekanisme kelembagaan DPRD.
Rosi mengatakan DPRD tidak ingin persoalan yang berkembang di masyarakat hanya berhenti sebagai perdebatan di ruang digital. Menurutnya, pihak rumah sakit perlu memberikan penjelasan langsung mengenai kondisi sebenarnya.
“Kami sepakat bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti sebagai perdebatan di media sosial, melainkan harus dibawa ke forum resmi agar dapat diuji berdasarkan data dan penjelasan langsung dari manajemen rumah sakit,” kata Rosi, Jumat (18/9/2026).
Pelayanan hingga Piutang Jadi Perhatian
Rosi menyebut DPRD akan menjadwalkan pemanggilan manajemen RSUD Kota Banjar.
Dalam forum tersebut, DPRD akan meminta penjelasan mengenai sejumlah persoalan yang menjadi sorotan publik, termasuk pelayanan kepada pasien, mekanisme pengelolaan piutang serta tata kelola keuangan rumah sakit.
Menurutnya, klarifikasi tersebut penting agar informasi yang diterima masyarakat tidak hanya berasal dari narasi yang berkembang di media sosial.
“Langkah ini penting agar publik memperoleh informasi yang valid, bukan sekadar opini atau tudingan di ruang digital,” ujarnya.
Rosi menegaskan DPRD akan melihat persoalan secara menyeluruh. Artinya, pengawasan tidak hanya menyangkut bagaimana pelayanan diberikan kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana aspek keuangan dan tata kelola RSUD dijalankan.
DPRD Dorong Transparansi Pengelolaan RSUD
Rosi mengatakan evaluasi terhadap pengelolaan rumah sakit perlu dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan secara akuntabel.
“Kami juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh, termasuk audit keuangan yang transparan, agar tidak ada keraguan terhadap pengelolaan RSUD,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa setiap dugaan kelalaian maupun penyimpangan harus terlebih dahulu dibuktikan melalui pemeriksaan.
DPRD, kata Rosi, akan mendorong langkah sesuai ketentuan apabila dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan persoalan yang terbukti melanggar aturan.
“Jika ditemukan kelalaian atau penyimpangan, DPRD akan mendorong tindakan tegas sesuai aturan,” ujarnya.
Kritik Warga Jangan Diabaikan
Rosi menilai kritik masyarakat terhadap RSUD justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Ia mengatakan suara masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pengawasan, dengan tetap mengedepankan verifikasi terhadap setiap informasi yang disampaikan.
“Kami ingin memastikan RSUD Kota Banjar tetap menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan, dengan tata kelola yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan DPRD akan berupaya mempertemukan aspirasi masyarakat dengan penjelasan resmi manajemen RSUD.
“Kritik publik adalah masukan yang baik dan DPRD hadir untuk menjembatani suara warga masyarakat dengan penjelasan resmi dari pihak rumah sakit,” ujarnya.
Dengan masuknya persoalan tersebut ke DPRD, perhatian publik kini menunggu penjelasan resmi manajemen RSUD Kota Banjar mengenai pelayanan, piutang, serta tata kelola keuangan yang menjadi sorotan.
(Joe)
