KARAWANG, Media3.id– – Nasib pilu menimpa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Akibat berdiri di atas tanah bengkok milik Desa Wanasari, sekolah ini terisolasi dari berbagai bantuan pembangunan gedung baru lantaran status aset tanahnya yang belum menjadi milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Ironisnya, alih-alih mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fasilitas siswa, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat justru harus merogoh kocek fantastis setiap tahunnya hanya untuk membayar uang sewa lahan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, biaya sewa tanah bengkok tersebut awalnya dimulai dari Rp100 juta per tahun, dan kini dikabarkan melambung tinggi hingga mencapai Rp150 juta per tahun.
Dampak dari status tanah yang masih milik desa ini sangat memukul kondisi operasional sekolah. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjelaskan bahwa pihak sekolah berada di posisi sulit untuk mendapatkan kucuran bantuan dana alokasi khusus dari manapun, termasuk dari pemerintah pusat maupun daerah, selama legalitas lahan belum beres.
Keterbatasan ruang kelas dan fasilitas pendukung membuat pihak sekolah harus memutar otak agar aktivitas administrasi tetap berjalan. Bahkan, dilaporkan ada satu ruangan yang terpaksa disekat menjadi beberapa bagian demi difungsikan sekaligus sebagai ruang Tata Usaha (TU), ruang tamu, hingga ruang wakil kepala sekolah.
Kabar terbaru menyebutkan bahwa Pemprov Jabar sebenarnya berniat untuk membeli dan membebaskan lahan tersebut agar statusnya menjadi aset resmi provinsi. Namun, proses pembebasan tanah ini berjalan alot dan masih terjebak dalam tahap tawar-menawar harga yang sengit.
Pihak desa kabarnya enggan melepas tanah bengkok tersebut dengan harga murah. Pasalnya, lokasi tanah SMAN 1 Telukjambe Barat ini dinilai sangat strategis karena berada di area yang menempel langsung dengan kawasan industri besar di Karawang. Selama negosiasi harga ini belum menemui titik temu, ratusan siswa dan guru di sekolah tersebut terpaksa harus terus bertahan di tengah keterbatasan fasilitas yang memprihatinkan.
Reporter Dmn Hr
