Bandung, Media3.id – Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Fraksi PKB, Taufik Nurrohim, mendesak pemerintah pusat segera mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang hingga awal Agustus 2026 belum juga diterima Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Taufik, keterlambatan pencairan DBH bukan lagi sekadar persoalan administrasi, melainkan telah berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pelayanan publik, pembangunan, serta memenuhi berbagai kewajiban belanja yang telah direncanakan dalam APBD.
“Kami mendesak pemerintah pusat segera memberikan kepastian dan merealisasikan pencairan Dana Bagi Hasil. Jawa Barat membutuhkan kepastian fiskal agar berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujar Taufik.
Ia menjelaskan, APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 tengah menghadapi tekanan fiskal dengan potensi defisit mencapai sekitar Rp5,7 triliun. Dalam kondisi tersebut, pencairan DBH menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Kami memahami pemerintah pusat juga menghadapi tekanan APBN. Namun daerah tidak boleh dibiarkan menanggung ketidakpastian terlalu lama. Kepastian penyaluran DBH sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat menyusun langkah fiskal secara tepat,” katanya.
Taufik menegaskan, pemerintah pusat perlu segera mengambil keputusan mengenai pencairan DBH sekaligus memastikan daerah yang mengalami tekanan fiskal memperoleh dukungan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Di sisi lain, ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kinerja BUMD, pengelolaan aset daerah, serta perluasan basis penerimaan daerah.
“Optimalisasi PAD harus terus dilakukan. Namun itu merupakan strategi jangka menengah dan panjang. Dalam kondisi saat ini, pencairan DBH tetap menjadi kebutuhan mendesak agar ruang fiskal daerah tidak semakin tertekan,” ujarnya.
Sebagai Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Taufik memastikan pihaknya akan terus mengawal kondisi fiskal daerah serta mendorong efisiensi anggaran yang tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Kami berharap pemerintah pusat segera mencairkan DBH sehingga stabilitas APBD Jawa Barat tetap terjaga dan pembangunan serta pelayanan publik dapat berjalan secara optimal,” pungkasnya.
