Bandung, Media3.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Barat memberikan catatan kritis terkait penurunan pendapatan daerah serta rencana pinjaman sebesar Rp3,4 triliun dalam pembahasan Perubahan APBD (PAPBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026, Sabtu(5/9/2026).
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., M.M, menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus ekstra hati-hati dalam mengelola struktur anggaran belanja dan menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Menurut Kang Sidkon, penurunan pendapatan yang tidak diimbangi dengan efisiensi belanja berpotensi memberatkan postur keuangan daerah jika tidak dikelola dengan perencanaan yang matang.
”Kami dari Fraksi PKB menyoroti tajam kesenjangan antara pendapatan yang menurun dan belanja yang masih ditahan tinggi. Keputusan untuk mengambil pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun harus dipertimbangkan secara matang dan transparan,” ujar Kang Sidkon usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung.
Ia menekankan bahwa DPRD Jabar, khususnya Fraksi PKB, membutuhkan rincian yang jelas mengenai alokasi dan efektivitas penggunaan dana pinjaman tersebut sebelum menyetujui Ranperda PAPBD 2026.
”Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menjelaskan secara rinci, dana Rp3,4 triliun itu disebar ke berapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk program prioritas apa saja, dan bagaimana dampaknya langsung terhadap pelayanan publik serta perekonomian masyarakat,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan, Kang Sidkon juga menyoroti pentingnya tata kelola anggaran yang akuntabel serta penyesuaian belanja daerah yang sesuai dengan arahan serta catatan dari Kementerian Dalam Negeri.
Ia berharap jawaban dari Gubernur Jawa Barat pada agenda paripurna berikutnya dapat menjawab seluruh kekhawatiran fraksi-fraksi terkait risiko beban pembiayaan di masa depan.
”Prinsip kehati-hatian fiskal harus menjadi panglima. Pinjaman daerah jangan sampai menjadi beban jangka panjang tanpa hasil pembangunan yang terukur dan dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Barat,” pungkas Kang Sidkon.
