Bandung, Media3.id – Langkah Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI dalam memperkuat implementasi HAM berbasis sinergi lintas sektor mendapat sambutan positif dari DPRD Jawa Barat, Kamis(6/8/2026).
Anggota Komisi V sekaligus Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Barat, H. M. Hasbullah Rahmad, S.PD, M. Hum., menilai forum kolaborasi yang melibatkan pemerintah, komunitas, dan dunia usaha tersebut merupakan fondasi penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan.
Bang Has menegaskan bahwa komitmen penguatan HAM di Jawa Barat tidak boleh berhenti pada tataran pemenuhan dokumen administratif saja, melainkan harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
“Kami di DPRD Jabar, khususnya Fraksi PAN dan Komisi V yang membidangi kesejahteraan rakyat, sangat mendukung langkah sinergi antara Pemprov Jabar dan Kementerian HAM ini. Namun, hal utama yang paling dinantikan masyarakat adalah wujud konkretnya dalam bentuk kebijakan pro-rakyat dan pelayanan publik yang ramah serta bebas diskriminasi,” ujar Bang Has saat ditemui di Bandung.
Menurut Bang Has, Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam pemenuhan hak-hak dasar warga. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor harus difokuskan pada perlindungan kelompok rentan, peningkatan mutu layanan kesehatan, keterjangkauan pendidikan, serta penciptaan iklim usaha yang menghargai hak-hak pekerja.
Lebih lanjut, legislator asal Fraksi PAN ini memastikan bahwa DPRD Jawa Barat akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal untuk mengawal komitmen HAM tersebut agar tepat sasaran.
“Sebagai perwakilan rakyat, fungsi kontrol dan budgeting akan kami optimalkan. Kami ingin memastikan setiap program daerah yang bermitra dengan kementerian terkait benar-benar memiliki alokasi anggaran yang memadai dan terasa manfaatnya hingga ke tingkat tapak,” tegasnya.
Bang Has berharap, penguatan nilai-nilai HAM ini terus dibumikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlindungan terhadap hak asasi warga Jawa Barat dapat tumbuh menjadi budaya yang mengakar dan berkelanjutan.
