Karawang, Media3.id- Hampir setiap alat peraga kampanye (APK), para calon legislatif (Caleg) hanya memanjang foto berserta nomor urut caleg itu sendiri di APK, mereka minta dukungan untuk dipilih pada saat pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
Tanpa adanya visi-misi yang terpampang di APK, tentunya membuat masyarakat sebagai pemilih banyak yang tidak tahu apa visi dan misi para peserta calon legislatif tersebut, karena tidak semua masyarakat mendapatkan informasi biografi dan visi misi caleg saat kampanye.
APK tanpa visi misi pun dikomentari oleh Emay Ahmad Maehi salah satu calon legislatif DPRD Kabupaten Karawang dari dapil dua. Menurutnya calon legislatif yang masang APK hanya untuk diketahui oleh masyarakat bahwa orang tersebut mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.
“Mengapa baliho cenderung memakai kata-kata mohon doa restu, tidak menyebut visi misi? Itu karena memang baliho itukan hanya dibaca oleh orang yang selewat berkendaraan. Kalau kita menulis visi misinya masa orang mesti berhenti dulu lagi naik mobil,” kata Emay yang biasa disapa Kang Emay, Minggu (21/01/23).
Iapun menjelaskan, Kalimat singkat yang terpampang di APK bukan tanpa alasan, karena, kalau terlalu banyak kalimat tentunya dikhawatirkan para pengendara mobil atau motor terlalu lama membaca sehingga rawan terjadi kecelakaan karena pandanganya fokus ke tulisan yang ada di APK bila memaparkan visi dan misi.
“Umpamanya pak Emay lagi naik mobil melihat visi misi orang dalam baliho, masa berhenti orang bisa tabrakan di jalan betul ga? Maka akhirnya semua orang hanya mengutarakan tulisan-tulisan yang bersifat singkat saja sebuah informasi,” jelasnya.
Dijelaskan olehnya walaupun tidak memaparkan visi misi, menurunkan wakil rakyat memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, pengawasan, dan budgeting yang tentunya harus dilaksanakan oleh calon legislatif apa bila terpilih sebagai wakil rakyat.
“DPR itu punya tiga tugas, pertama legislasi, kedua pengawasan dan ketiga budgeting. Tiga tugas itulah yang paling pokok menjadi anggota DPRD dalam melaksanakan nya ketika ia terpilih. Kalau visi misikan sesuatu yang bersifat analisis dan peryataan yang harus dianalisis, tapi sesungguhnya menjadi anggota DPR,” jelasnya.
Dari ketiga tugas wakil rakyat tersebut tentunya sudah menjadi prioritas legislatif dalam menjalankan tugasnya “Nah itu menjadi sebuah prioritas utama seorang anggota DPR karena anggaran DPRD yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal ini yang dimiliki oleh kabupaten Karawang pasti berorentasi pada beberapa hal itu pada pendidikan, pada hal penanganan infrastruktur,” kata Emay.
“DPR itu semestinya dengan eksekutif menyusun anggaran secara bersama, artinya DPR pasti menyusun hal-hal yang tadi disebutkan sebagai prioritas utama, layanan masyarakat berupa kesehatan , kebutuhan sumber daya manusia berupa pendidikan , infrastruktur berupa sarana-sarana yang harus diperbaiki, dibenahi dan dibangun kembali,” pungkasnya.
(D H)
