Pimpinan KPK Alexander Marwata.
KBB, MEDIA3.ID – Berdasarkan keterangan dari Pimpinan KPK Alexander Marwata, saat jumpers kamis (1/04/2021) kemarin, bahwa keterlibatan Aa Umbara Sutisna (AUS) sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat, dan putranya Andri Wibawa (AW) juga pengusaha swasta yang beinisial MTG tersebut, menurut Alex kronologisnya adalah, kontruksi perkaranya diduga telah terjadi pada bulan Maret 2020, karena ada Covid-19 Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat telah menganggarkan semua dana untuk Covid-19 dengan melakukan refocusing anggaran.
Anggaran tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 ada belanja yang tidak terduga.
“Kejadiannya yaitu pada bulan April tahun 2020 ada telah terjadi pertemuan khusus antara Aa Umbara Sutisna (AUS) dengan MTG yang membahas keinginan dan kesanggupan MTG salah satu penyediaan paket bahan pangan sembako pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat,” ujar Alex.
Selanjutnya menurut Alex, bahwa dengan adanya adanya pertemuan tersebut, antar AUS dan MTG, mereja melakukan kesepakatan tentang pembagian komitmen fee sebesar 6% dari nilai proyek.
“Untuk merealisasikan keinginan MTG tersebut, kemudian AUS memerintahkan Kamti Sosial Kabupaten Bandung Barat dan Kepala UKPDC untuk memilih dan menetapkan MTG sebagai salah satu penyedia pengadaan paket sembako pada Dinas Sosial,” jelasnya.
Barulah pada Bulan Mei Tahun 2020, AW menemui AUS untuk turut dilibatkan jadi salah satu penyedia bahan sembako dampak Covid-19 di kabupaten Bandung Barat, yang langsung disetujui oleh AUS, dan memerintahkan Kamti Sosial dan PPK Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat akan ditetapkan.
Selanjutnya kata Alex, pada bulan April sampai Agustus 2020, bahwa diwilayah Kabupaten Bandung Barat, telah dilakukan pembagian bantuan sosial dengan dua jenis paket bantuan sosial jaring pengaman sosial dan bantuan sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebanyak sepuluh kali pembagian dengan total 52,1 Milyar.
Dengan menggunakan bendera JP, JJM dan JPSJ, Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp 36 Milyar, untuk pengadaan bahan-bahan paket bansos jaringan sosial dan paket bahan-bahan bansos jaring pengaman sosial.
Begitu pula kepada MTG dengan menggunakan PT CDG dan JP SSGCL, MTG mendapatkan paket sebesar Rp15,8 Milyar, untuk pengadaan bahan-bahan bansos jaring pengaman sosial, dan bansos PSBB.
Dari kegiatan tersebut, lanjut Alex, bahwa AUS Diduga menerima uang sebesar Rp 1 Milyar, dan MTG diduga telah menerima keuntungan sebesar Rp 2 Milyar, sedangkan Andri diduga menerima keuntungan sebesar Rp 2,7 Milyar.
Dari ebuatan AUS selaku kepala daerah yang ditugasi untuk mengawasi barang dan jasa dalam keadaan pandemi Covid-19, telah terlibat dalam pengadaan tersebut, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika pengawasan barang dan jasa, serta merupakan perbuatan tersebut telah melanggar sumpah jabatan seorang kepala daerah,
“Dimana seorang Kepala Daerah, dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, untuk menerima uang, barang atau jasa, dari pihak lain yang mempengaruhi kepada putusan atau tindakan yang akan dilakukan,” tegasnya.
KPK memperingatkan kepada seluruh kepala daerah agar tetap memegang teguh akan ucapan sumpah sebagai kepala daerah dengan tidak melakukan praktek koruptif dengan kewenangan yang dimiliki.
(Sinta/Bagdja)
