KORANPUBLIKA.CO.ID|DKI Jakarta,- Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan sejumlah catatan strategis sebagai langkah penyehatan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satunya adalah mendesak dilakukannya evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh lini usaha yang dijalankan demi menyelamatkan aset daerah.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Hj. Tina Wiryawati, S.H., M.M, menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD harus berjalan ketat untuk memastikan kinerja BUMD bergerak secara sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Usaha-usaha yang selama ini tidak memberikan keuntungan bahkan menimbulkan kerugian harus segera dievaluasi dan dihentikan. Sebaliknya, perusahaan perlu lebih fokus mengembangkan sektor usaha yang masih produktif dan memiliki potensi menghasilkan keuntungan agar kondisi keuangan dapat kembali sehat,” ujar Tina seusai melaksanakan rapat kerja bersama PT Jasa Sarana dalam rangka Evaluasi Mitra Kerja Triwulan I Tahun 2026 sekaligus membahas rencana kerja Tahun 2026 di DKI Jakarta, Kamis (/07/2026).
Bukan hanya itu, Tina juga mendorong PT Jasa Sarana untuk melakukan optimalisasi aset melalui pelepasan aset-aset yang tidak produktif (idle asset). Hasil dari pelepasan aset tersebut diharapkan dapat dialokasikan untuk memperkuat sektor usaha yang memiliki prospek lebih baik. Menurutnya, keberhasilan penyehatan perusahaan tidak hanya bergantung pada strategi bisnis, tetapi juga wajib didukung oleh perbaikan tata kelola perusahaan secara menyeluruh.
“Perbaikan manajemen menjadi kunci utama. Dengan tata kelola yang baik, pengelolaan usaha yang lebih fokus, serta optimalisasi aset, kami dari Fraksi Gerindra optimistis PT Jasa Sarana dapat kembali berada pada kondisi keuangan yang sehat dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” katanya.
Dalam evaluasi tersebut, Tina menuturkan bahwa Komisi III mendalami kondisi perusahaan secara mendalam, mulai dari nilai aset yang dimiliki, jumlah penyertaan modal, komposisi pemegang saham, hingga kondisi keuangan perusahaan saat ini. Terlebih, perusahaan juga masih menghadapi tantangan berat pada aspek operasional. Pendapatan yang diperoleh setiap tahun belum mampu menutup seluruh biaya operasional sehingga perusahaan masih mengalami defisit sekitar Rp3 miliar per tahun.
“Berdasarkan hasil evaluasi, kondisi keuangan PT Jasa Sarana memerlukan perhatian serius. Aset perusahaan yang sebelumnya bernilai lebih dari Rp1 triliun kini diperkirakan tersisa sekitar Rp500 miliar. Di sisi lain, perusahaan juga masih memiliki kewajiban utang sekitar Rp170 hingga Rp180 miliar sehingga nilai bersih aset yang dimiliki diperkirakan berada pada kisaran Rp400 miliar,” pungkas Tina.
