KARAWANG, Media3.id – Praktisi hukum sekaligus pemerhati kebijakan publik Karawang, Asep Agustian, S.H., M.H., melontarkan kritik pedas terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karawang. Pria yang akrab disapa Asep Kuncir atau Askun ini menilai Kesbangpol telah bertindak gegabah terkait pengelolaan anggaran dana hibah untuk partai politik (parpol).
Askun menyoroti adanya kenaikan alokasi anggaran hibah parpol untuk tahun 2026 yang dinilainya tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran daerah. Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran hibah parpol yang semula berada di angka Rp6,2 miliar pada tahun 2025, justru melonjak menjadi Rp6,5 miliar pada proyeksi tahun 2026.
Adanya kenaikan hibah untuk parpol membuat Askun geram bahkan ia menyebutkan kepala Kesbangpol Karawang gegabah karena yang disaat efesiensi anggaran tapi Kesbangpol Karawang malah menambah anggaran untuk hibah Parpol.
“Kalau saya menilai teramat gegabah Kesbangpol ini memberikan hibah untuk parpol itu cukup signifikan. Sementara yang lain di efisiensi. Enggak tahu ini pola pikir kepala Kesbangpol Karawang ini teramat ceroboh dan luar biasa seolah-olah mendewakan kepada parpol wakil rakyat.dia itu menjadi wakil rakyat karena rakyat,” kata Askun, Selasa (05/05/26).
“Dia menjadi wakil rakyat duduk disana itu pemilihan atas rakyat. Sementara rakyatnya berteriak karena semua serba naik, lalu para pegawai yang ada di kabupaten Karawang dan se-Indonesia di efisiensi. Dari 6,2 milyar menjadi 6,5 Milyar ini luar biasa naiknya bukanya di efisiensi namanya tapi malah ditambah,” ucapnya.
“Apakah ini kepentingannya betul-betul untuk kepentingan parpol? Apakah disitu notabenenya tanda kutip sama saya berbagi kue? Berbagi suara atau ataupun yang lainnya. Nyampa enggak nih kalau memang betul-betul untuk kepentingan rakyat, dan wakil rakyatnya sendiri kenapa menyetujui akan hal ini? Kalau memang wakil rakyat tahu,” ucapnya.
Menurut Askun, kenaikan sebesar Rp300 juta tersebut mungkin terlihat kecil bagi skala APBD, namun secara prinsip menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi ekonomi dan skala prioritas pembangunan di Karawang. Ia mempertanyakan urgensi dan dasar kajian di balik penambahan anggaran tersebut, sementara untuk hibah ormas dan lainnya dipangkas
“Kesbangpol ini luar biasa, sementara yang lain dikecilkan. Contoh hibah untuk ormas hanya Rp 120 650.000, lalu pelatihan deteksi dini dan manajemen konflik, pemantauan orang asing/pencegahan dan penanganan konflik sosial hanya Rp 354.565.000 maksudnya apa? Kenapa yang lain di efisiensi tapi yang ini dilanjutkan. Wakil rakyat itu bukan milikmu, uang hibah itu bukan sekarepmu dewek. Mohon untuk dievaluasi kembali,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kesbangpol Karawang belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dan rincian kenaikan anggaran hibah parpol tahun 2026 tersebut.
Reporter: Dmn Hr
