BANJAR, media3.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar menggelar rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banjar Tahun 2022, Rabu 10 Mei 2023 malam.
DPRD Kota Banjar pun menyoroti bagaimana capaian kinerja dan keuangan Pemkot Banjar terkait LKPJ Wali Kota Banjar Tahun 2022.
Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R Kalyubi menilai kinerja Pemkot Banjar sudah cukup bagus, hanya saja ada beberapa catatan yang harus dilakukan sebagai bahan evaluasi oleh Pemkot Banjar.
“Terkait kenaikan IPM, penurunan PAD akibat dampak Covid-19 hingga pelaksanaan proyek di Dinas PU yang tidak terealisasi karena gagal lelang dan lainnya,” ucapnya Selasa 16 Mei 2023.
Selain itu, sambung Dadang, ada cukup banyak catatan, yakni ada sekitar 17 poin rekomendasi yang telah sampaikan ke Wali Kota Banjar untuk segera ditindak lanjuti.
Dengan harapan LKPJ Wali Kota Banjar Tahun 2023 bisa lebih baik lagi, terlebih akhir 2023 merupakan masa akhir dari kepemimpinan Walikota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih bersama Wakil Wali Kota Banjar H Nana Suryana.
Terpisah, Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Banjar Mujamil menerangkan ada sejumlah evaluasi terkait LKPJ dalam pembangunan ekonomi makro yakni reformasi birokrasi di Kota Banjar harus ditingkatkan.
Lalu, laju pertumbuhan ekonomi Kota Banjar pada tahun 2020 mencapai 1,04 persen. Hal tersebut berdampak pada jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang meningkat.
“Pemenuhan standar pelayanan minimal juga masih 85.47 persen dari target 100 persen,” tegasnya.
Selain itu, capaian IPM Tahun 2020 belum sesuai harapan, masih sebesar 70,70 persen sedangkan targetnya yakni 72,50 persen.
Terkait tingkat kemantapan jalan masih perlu ditingkatka, melihat dari indikator persentase kondisinya baru mencapai 87,41 persen.
Pihaknya juga menyoroti terkait capaian kinerja keuangan daerah yang belum maksimal. Misal total pendapatan daerah direncanakan tahun 2022 sejumlah Rp 795.535.859.099.
Namun yang terealisasi hanya sebesar Rp 757.281.900.363 atau 95,194 persen, maka perlu ditingkatkan lagi oleh Pemkot Banjar.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari retribusi berkurang sebesar 4,71 persen atau Rp 212.432.478 dari alokasi anggaran sebelumnya.
“Itu imbas dari pembatasan aktivitas masyarakat saat wabah pandemi Covid-19 melanda Indonesia, khususnya Kota Banjar,” pungkasnya.
Maka kinerja organisasi pengelola dalam perhitungan target PAD harus ditingkatkan, agar realisasinya melampaui target.
Pemkot Banjar harus lebih optimal dalam penggunaan aplikasi online, peningkatan kualitas SDM pun sama harus ditingkatkan.
(Red)
