Bandung, Media3.id – DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Rabu (5/8/2026).
Kesepakatan ini menjadi pijakan penting menuju pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD TA 2027. Anggota Komisi 5 sekaligus Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Barat, H. M. Hasbullah Rahmad, menyambut baik dicapainya kesepakatan tersebut.
Hasbullah menegaskan bahwa Fraksi PAN memberikan perhatian khusus pada keberpihakan anggaran di sektor kesejahteraan rakyat, terutama pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, yang menjadi ranah pembahasan Komisi 5 DPRD Jabar.
“Penyepakatan KUA-PPAS TA 2027 ini adalah langkah awal yang sangat krusial. Kami di Fraksi PAN serta Komisi 5 ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD 2027 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jawa Barat, khususnya dalam pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan,” ujar Hasbullah saat ditemui usai rapat paripurna.
Menurut Hasbullah, pembahasan intensif di tingkat komisi dan Badan Anggaran yang berlangsung sejak penyerahan rancangan oleh Gubernur Dedi Mulyadi pada 10 Juli 2026 telah mengakomodasi berbagai aspirasi penting dari masyarakat.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif sudah berjalan baik. Tugas kami selanjutnya adalah mengawal pembahasan Ranperda APBD 2027 agar alokasi anggaran yang disepakati dalam KUA-PPAS tidak bergeser dari skala prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan riil warga Jabar,” tegasnya.
Ia menambahkan, Fraksi PAN berkomitmen mendorong prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan penganggaran. Dengan disepakatinya KUA-PPAS ini, DPRD Jawa Barat akan segera melanjutkan ke agenda pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda APBD TA 2027 bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
