KARAWANG, Media3.id– Pengelolaan anggaran program ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa di Desa Tegalsawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, memicu tanda tanya besar.
Pasalnya, total anggaran fantastis mencapai Rp949.205.400 yang dikucurkan secara bertahap sejak tahun 2022 hingga 2025 tersebut diduga tidak berjalan optimal. Bahkan, beberapa proyek di antaranya diketahui telah gulung tikar.
Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada Kamis (05/08/2026), Sekretaris Desa (Sekdes) Tegalsawah, Jaya Kusumah, tampak menunjukkan gelagat gugup. Ia terlihat kesulitan memberikan jawaban pasti mengenai realisasi pembagian modal dan pengelolaan anggaran ketahanan pangan yang diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun kelompok masyarakat.
“Program ketahanan pangan yang BUMDes masih berjalan usahanya ke jamur, sawah,” ujar Jaya Kusumah dengan nada ragu.
Kejanggalan mulai terlihat ketika Sekdes mengaku tidak mengetahui luasan lahan sawah yang dikelola oleh BUMDes, meskipun program tersebut diklaim sudah pernah memasuki masa panen.
“Luasnya enggak tahu karena belum ada laporan walaupun sudah pernah panen padi. Saya juga sama, sedang menunggu laporan dari BUMDes-nya,” tambahnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, dari akumulasi dana ketahanan pangan senilai Rp949,2 juta tersebut, pada tahun anggaran 2025 ini Pemerintah Desa Tegalsawah kembali melakukan penyertaan modal dalam jumlah besar kepada BUMDes. Angkanya mencapai Rp239.185.000 khusus untuk menyokong program ketahanan pangan.
Padahal, rekam jejak pengucuran anggaran ketahanan pangan di Desa Tegalsawah pada tahun-tahun sebelumnya terbilang sangat masif namun minim transparansi hasil. Berikut adalah rincian anggarannya:
• Tahun 2022 (Total Rp232.528.000): Pemdes mengucurkan Rp77.950.000 untuk peternakan bebek pedaging dan kandang, Rp14.300.000 untuk bimtek kelompok bebek, Rp18.200.000 untuk bimtek ternak mujaer dan lele, serta masing-masing Rp61.039.000 untuk budidaya ikan lele dan mujair sistem bioflok.
• Tahun 2023 (Total Rp212.675.200): Anggaran dialihkan untuk pembuatan dua kandang domba kelompok sebesar Rp91.920.000 (Rp45.960.000 per kelompok) dan penggemukan domba senilai Rp120.755.200 (Rp60.377.600 per kelompok).
• Tahun 2024 (Total Rp264.817.200): Pemdes mengalokasikan dana untuk pelatihan ternak sapi (dua kelompok) sebesar Rp21.436.400, pembuatan kandang sapi Rp40.035.200, serta modal penggemukan sapi kelompok 1 sebesar Rp128.147.800 dan kelompok 2 sebesar Rp75.197.800.
Ketika kembali ditanya lebih dalam mengenai efektivitas dan status proyek ketahanan pangan periode 2022-2024 di luar BUMDes tersebut, Jaya Kusumah mendadak memilih bungkam.
Ia enggan membeberkan pertanggungjawaban dana ratusan juta itu dan langsung melemparkan bola panas kepada Kepala Desa.
“Sedangkan untuk yang lain-lainnya, langsung ke Bapak (Kepala Desa),” elaknya singkat.
Meski memilih membatasi bicara, Jaya Kusumah akhirnya mengakui bahwa salah satu proyek ketahanan pangan masa lalu, yakni budidaya ikan sistem bioflok yang telah menelan anggaran seratus juta rupiah lebih pada tahun 2022, kini sudah mati total.
“Usahanya budidaya ikan jaer (mujair) pakai bioflok sudah tidak jalan. Itu dulu dikelola oleh kelompok masyarakat,” aku Sekdes menutup pembicaraan.
Tidak adanya penjelasan mendetail dari Sekdes mengenai keberadaan hewan ternak membuat publik berspekulasi. Program penggemukan sapi dan domba yang menelan anggaran ratusan juta pada tahun 2023 dan 2024 tersebut patut diduga kini hanya menyisakan kandang kosong tanpa adanya sisa hewan ternak yang dikelola.
Reporter: Dmn Hr
