BANJAR, Media3.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar menggelar rapat paripurna dengan beberapa agenda, Senin 27 Maret 2023 di ruang rapat Singaperbangsa DPRD Kota Banjar.
Agenda rapat paripurna tersebut yakni, pertama penyampaian nota pengantar Wali Kota Banjar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Banjar Tahun 2022.
Kedua, penyampaian penjelasan pengusul terhadap Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Lambang Daerah Kota Banjar.
Kemudian, Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro serta pandangan fraksi-fraksi DPRD Kota Banjar.
“Iya kita telah melaksanakan rapat paripurna LKPJ Wali Kota Banjar Tahun 2022 kemarin sore,” ucap Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R Kalyubi Selasa 28 Maret 2023.
Sambung Dadang pada prinsipnya fraksi-fraksi merekomendasikan kepada rapat paripurna agar LKPJ dan pembahasan dua Raperda layak untuk dibahas pada tahapan berikutnya.
Saat proses paripurna berlangsung sempat di skors selama lima menit, namun bisa kembali berlanjut hingga akhirnya paripurna selesai sesuai harapan.
“Rapat paripurna LKPJ akhirnya selesai dan bisa diterima setelah mendengarkan hasil sambutan Wali Kota Banjar menyampaikan LKPJ nya,” tegasnya.
Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih menyampaikan LKPJ ini merupakan salah satu kewajiban kepala daerah dan bentuk pertanggungjawaban.
Secara subtansi, pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam LKPJ tersebut merupakan hasil evaluasi dan refleksi sela satu tahun dengan tolok ukur kinerja.
“Tahun 2022 Kota Banjar masih menghadapi pandemi Covid-19, meski sudah tidak ada lagi peningkatan jumlah kasus positif,” katanya.
LKPJ tahun 2022 tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, masih berkaitan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
Berikut rinciannya, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp795.535.895.099, terealisasi sebesar Rp757.281.900.363 atau sebesar 95,19 persen.
Belanja daerah dialokasikan sebesar Rp844.367.530.414, terealisasi sebesar Rp790.679.980.804 atau sebesar 93,64 persen.
Penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp54.731.635.315, terealisasi sebesar Rp54.731.635.315 atau sebesar 100 persen.
Pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp5.900.000.000, terealisasi sebesar Rp5.899.998.940.
Tahun 2022 pemkot Banjar menerima bantuan DAK dari pemerintah pusat dengan, alokasi anggaran Rp21.493.711.000 untuk pemeliharaan jalan di desa kelurahan sepanjang 15,5 kilometer.
Ada juga untuk program sistem penyediaan air minum (Spam) sebanyak 596 sambungan rumah (SR) dengan alokasi anggaran Rp3.699.373.000.
Kemudian, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah di Desa Karyamukti dengan alokasi anggaran Rp500 juta.
“Kami memohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun kemarin,” jelasnya.
Pihaknya, berkomitmen untuk terus berbenah diri memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.
(red)
