Anggota DPRD Kota Cimahi fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Ketua DPD PKS Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko
CIMAHI, Media3.id – Anggota DPRD Kota Cimahi fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Ketua DPD PKS Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko menggelar Reses di Daerah Pemilihannya (Dapil) 4 Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan (Kelurahan Cibeber, Kelurahan Leuwigajah dan Kelurahan Utama), yang bertempat di Gedung Aula Asrama Budi Luhur, Jalan Kerkof 214, Cibeber Cimahi Selatan, pada pekan lalu, Minggu (5/11/2023).
Reses Masa Persidangan III Tahun 2023 tersebut dilaksanakan selama 2 hari dengan mengundang 1000 lebih konstituen dari 50 RW tiap-tiap Kelurahan Cibeber, Kelurahan Leuwigajah dan Kelurahan Utama.
Wahyu Widyatmoko yang biasa dipanggil Wit ini menjelaskan, bahwa dalam resesnya banyak usulan-usulan dari warga mengenai masalah pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur pembangunan.
“Seperti warga yang masih sekolah terutama di sekolah swasta, berharap biaya pendidikannya tidak tinggi,” ujar Wit.
Ini memang perlu kerjasama semua pihak, kata Wit, termasuk pemerintah kota dan juga DPRD, bagaimana mengantisipasi siswa yang sekolah di sekolah swasta itu biaya pendidikannya terjangkau.
Langkah pertama yang akan ia lakukan adalah dengan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cimahi.
“Dan langkah keduanya, kita akan bahas ini secara serius. Apakah Pemerintah Kota Cimahi bisa memberikan kontribusi APBD-nya ataupun mengalokasikan APBD-nya untuk meringankan biaya mereka,” ungkap Wit.
Meskipun saat ini, tambah Wit, pemerintah sudah mengalokasikan dengan program yang ada, namun mungkin masih terbatas baik jumlah kuantiti maupun kualitasnya.
Selain usulan di atas, Wit juga menyebutkan, keluhan masyarakat mengenai masalah bantuan sosial (bansos).
“Seperti warga yang tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan yang lainnya. Kalaupun ada yang mendapatkan bantuan PKH tetapi beberapa tahun kebelakang itu sudah tidak dapat lagi,” ulasnya.
Untuk masalah bansos ini, ia akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kota Cimahi dalam penyelesaiannya.
“Apakah warga yang dulunya sudah pernah mendapat bantuan dan sekarang tidak aktif bisa diaktifkan kembali? atau warga yang belum pernah menerima bantuan dari dulu hingga sekarang, apa bisa dimasukkan ke dalam data yang dikelola oleh Dinsos Kota Cimahi,” papar Wit.
Lebih lanjut dikatakannya, bukan hanya itu saja keluhan mereka, masalah sampahpun menjadi perhatian semua pihak.
“Di Cimahi memang cukup besar produksi sampah itu, kurang lebih ada 270 Ton, tetapi Pemerintah Kota Cimahi masih bisa mengelola kurang lebih 50 Ton per hari, dan sisanya dibuang ke TPA Sarimukti,” pungkas Wit.
Kedepan, ia berharap Pemerintah Kota Cimahi dapat lebih meningkatkan pengelolaan sampah yang ada di Kota Cimahi.
(Sinta)
