Bukan Akhir Perkara Arrasyd, Usai Divonis Lepas Kuasa Hukum Bidik Pemulihan Nama Baik dan Kawal Laporan Balik

  • Whatsapp

BANJAR, media3.id – Putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Arrasyd, anggota DPRD Kota Banjar dari Fraksi PDI Perjuangan, membuka babak baru dalam perjalanan perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang menjeratnya.

 

Read More

Setelah dinyatakan lepas dari tuntutan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banjar, Selasa (17/11/2026), tim kuasa hukum Arrasyd kini mengarahkan perhatian pada dua agenda penting: memulihkan nama baik kliennya dan mengawal laporan balik terhadap pihak pelapor di Polres Banjar.

 

Putusan ontslag van alle rechtsvervolging tersebut menjadi titik penting bagi Arrasyd. Majelis hakim menyatakan perbuatan yang didakwakan kepadanya bukan merupakan tindak pidana.

 

Namun, bagi tim kuasa hukum, persoalan ini belum sepenuhnya selesai. Sebab, proses hukum yang telah dilalui Arrasyd dinilai telah membawa konsekuensi terhadap martabat, kondisi psikologis, hingga kehidupan sosialnya.

 

Kuasa hukum Arrasyd, Herman Subekti, menegaskan bahwa sejak awal pihaknya meyakini perkara tersebut merupakan persoalan keperdataan, bukan tindak pidana penipuan maupun penggelapan.

 

“Alhamdulillah, majelis hakim sudah menjelaskan fakta persidangan dari A sampai Z, termasuk keterangan saksi-saksi dan saksi ahli. Intinya, putusan hari ini menyatakan Arrasyd tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan maupun penggelapan dan tidak bisa dituntut secara pidana,” ujar Herman seusai persidangan.

 

Menurut Herman, persoalan utang-piutang yang menjadi pokok perkara tetap harus diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata. Putusan lepas tersebut tidak menghapus kewajiban keperdataan, tetapi menegaskan bahwa persoalan itu tidak dapat serta-merta dipaksakan menjadi perkara pidana.

 

Tim kuasa hukum pun langsung mengurus administrasi pembebasan Arrasyd melalui Pengadilan Negeri, Kejaksaan hingga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

 

Di sisi lain, langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengajukan banding tetap dihormati sebagai bagian dari proses hukum.

 

Laporan Balik Jadi Babak Baru

 

Sikap lebih tegas disampaikan anggota tim kuasa hukum lainnya, Adam Hasan, S.H., M.H. Ia menilai putusan tersebut menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan untuk menarik persoalan keperdataan ke ranah kriminal.

 

“Putusan lepas ini sekaligus menjadi pengingat keras dan preseden penting bagi penegakan hukum kita, bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir (ultimum remedium) dan sekali-kali tidak boleh ditarik-tarik atau dijadikan alat penekan untuk memaksakan kepentingan tertentu dalam sengketa keperdataan,” tegas Adam.

 

Adam juga memastikan laporan balik terhadap pihak pelapor di Polres Banjar tetap berjalan. Pihaknya meminta agar laporan tersebut ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

 

“Laporan balik di Polres Banjar sudah berjalan dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk memprosesnya secara profesional. Itu berjalan terpisah dan akan terus kami kawal secara terbuka dan transparan,” ungkapnya.

 

Ia menambahkan, pemulihan nama baik dan martabat Arrasyd menjadi salah satu perhatian utama setelah kliennya melewati proses hukum yang panjang.

 

Kini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada putusan lepas yang telah dijatuhkan majelis hakim, tetapi juga pada kelanjutan laporan balik di Polres Banjar serta proses banding yang ditempuh JPU.

 

Putusan di ruang sidang telah dibacakan. Namun, perjuangan untuk memulihkan nama baik dan mengawal proses hukum berikutnya masih berlanjut.

 

(Reporter Johan)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *