Musrenbang Jangan Jadi Seremoni, DPRD Dituntut Bertanggung Jawab atas Aspirasi Warga

  • Whatsapp

BANJAR, media3.id– Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan kembali menjadi sorotan. Bukan karena banyaknya usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat, melainkan karena absennya anggota DPRD dalam forum yang menjadi pintu awal penentuan arah pembangunan tersebut.

 

Read More

Pemandangan itu terlihat dalam Musrenbang Kelurahan Pataruman, Kota Banjar, Selasa (17/11/2026). Dari seluruh pihak yang masuk dalam daftar undangan, tidak tampak satu pun anggota DPRD, khususnya wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) setempat.

 

Ketidakhadiran tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana wakil rakyat benar-benar hadir untuk mengawal kebutuhan masyarakat, ketika aspirasi itu disampaikan langsung melalui forum resmi perencanaan pembangunan?

 

Sorotan tajam disampaikan Irwan Herwanto, S.IP, aktivis dan pemerhati sosial-pemerintahan sekaligus pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pataruman.

 

Menurutnya, Musrenbang tidak boleh hanya menjadi rutinitas birokrasi yang setiap tahun menghasilkan tumpukan proposal, tetapi minim kepastian mengenai tindak lanjut dan realisasinya.

 

“Jangan sampai Musrenbang hanya menjadi seremoni musim tanam proposal. Masyarakat datang menyampaikan kebutuhan, mengusulkan pembangunan, tetapi setelah forum selesai tidak ada kejelasan siapa yang mengawal dan sejauh mana aspirasi tersebut diperjuangkan,” ungkap Irwan.

 

Ia menegaskan, kehadiran anggota DPRD dalam Musrenbang sangat penting karena persoalan masyarakat tidak cukup hanya dicatat dalam berita acara atau daftar usulan. Aspirasi tersebut membutuhkan pengawalan politik agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan dan penganggaran daerah.

 

Di tingkat kelurahan, kebutuhan masyarakat sangat konkret. Mulai dari perbaikan jalan lingkungan, normalisasi drainase, penerangan jalan umum, rumah tidak layak huni, hingga persoalan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

 

Namun, ketika wakil rakyat tidak hadir dalam forum tersebut, muncul kekhawatiran adanya jarak antara proses perencanaan pembangunan dengan fungsi representasi politik yang seharusnya dijalankan DPRD.

 

Irwan juga mengingatkan bahwa agenda reses tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengesampingkan Musrenbang.

 

Menurutnya, reses dan Musrenbang memiliki mekanisme serta fungsi berbeda, tetapi keduanya harus saling melengkapi dalam memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi secara transparan.

 

“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi objek pengumpulan aspirasi. Setelah menyampaikan usulan, mereka juga berhak mengetahui bagaimana nasib usulan tersebut, apakah diperjuangkan, masuk dalam perencanaan anggaran, atau justru berhenti tanpa kejelasan,” tegasnya.

 

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah transparansi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Instrumen tersebut semestinya menjadi salah satu saluran untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, bukan justru menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas dan keberpihakan dalam pembangunan.

 

Irwan menilai, publik perlu mendapatkan penjelasan mengenai keterkaitan antara aspirasi yang disampaikan melalui Musrenbang dengan program-program yang diperjuangkan anggota DPRD.

 

Ia pun mendorong adanya evaluasi terhadap komitmen para legislator, termasuk keterbukaan mengenai tindak lanjut usulan masyarakat dari tahun-tahun sebelumnya.

 

“Anggota DPRD harus berani mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dari sekian banyak usulan Musrenbang kelurahan pada tahun-tahun sebelumnya, berapa persen yang benar-benar diperjuangkan hingga masuk dalam APBD dan direalisasikan?” ujarnya.

 

Baginya, ukuran keberhasilan Musrenbang bukan terletak pada terselenggaranya kegiatan atau banyaknya usulan yang terkumpul. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana kebutuhan masyarakat mampu diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh warga.

 

Karena itu, Irwan berharap para anggota DPRD, khususnya yang berasal dari dapil setempat, lebih proaktif hadir dan terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan maupun kecamatan.

 

“Musrenbang bukan panggung pamer janji, melainkan kontrak sosial. Wakil rakyat jangan hanya hadir ketika membutuhkan suara masyarakat, tetapi juga harus hadir ketika masyarakat membutuhkan perjuangan mereka,” pungkasnya.

 

Kini, yang ditunggu masyarakat bukan sekadar daftar panjang usulan pembangunan, melainkan keberanian pemerintah daerah dan para wakil rakyat memastikan aspirasi tersebut tidak berhenti di atas kertas.

 

(Reporter Johan)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *