BANJAR, media3.id – Capaian layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Banjar telah menyentuh sekitar 98 persen untuk anak usia 5-6 tahun. Namun, angka tersebut sekaligus menunjukkan masih terdapat sekitar 2,7 persen anak yang belum memperoleh layanan pendidikan prasekolah.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Banjar dalam penyusunan Grand Desain Implementasi Wajib Belajar Satu Tahun Prasekolah.
Pembahasan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Banjar, Rabu (30/9/2026).
Kepala Disdikbud Kota Banjar, Dedi Suardi, mengatakan angka partisipasi yang telah mencapai sekitar 98 persen menjadi modal penting untuk mempercepat perluasan layanan hingga seluruh anak usia sasaran dapat memperoleh pendidikan prasekolah.
“Data kita sudah sekitar 98 persen anak usia 5-6 tahun bersekolah di TK, PAUD maupun RA. Tinggal sekitar 2,7 persen yang belum,” kata Dedi.
Menurutnya, kelompok anak yang belum terlayani tersebut perlu dipetakan lebih lanjut. Karena itu, penyusunan grand desain tidak hanya berbicara mengenai regulasi, tetapi juga bagaimana pemerintah bersama berbagai pihak dapat menjangkau anak yang belum mengikuti pendidikan prasekolah.
FGD tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah dan unsur kewilayahan, termasuk kecamatan, desa dan kelurahan. Keterlibatan lintas sektor dinilai penting karena persoalan akses pendidikan anak usia dini tidak hanya berkaitan dengan satu instansi.
“Wajib belajar satu tahun prasekolah ini bukan beban kami saja di Dinas Pendidikan, tetapi semua sektor harus ikut mendorong agar program ini sukses sesuai dengan data yang ada,” ujarnya.
Dedi mengatakan pemetaan di tingkat kewilayahan menjadi salah satu bagian penting dalam upaya menjangkau anak yang belum masuk PAUD.
Menurutnya, keberadaan layanan PAUD di lingkungan masyarakat, termasuk yang berada dekat dengan permukiman warga, dapat menjadi bagian dari strategi untuk memperluas akses.
“Bunda PAUD nanti bisa menyampaikan berbagai hal kepada PAUD kecamatan, desa dan kelurahan. Kita juga mendorong tenaga pendidik untuk memetakan wilayahnya,” katanya.
Di sisi lain, Bunda PAUD Kota Banjar, Hj. Hetti Sudarsono, menilai sosialisasi kepada orang tua menjadi faktor penting dalam mendorong anak mengikuti pendidikan prasekolah.
Ia menekankan perlunya keterlibatan orang tua dan guru untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
“Perlu sosialisasi dengan orang tua dan guru-guru. Kita harus mengajak serta ikut sekolah pendidikan yang benar-benar sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Hetti.
Pemkot Banjar juga tengah menyiapkan regulasi sebagai landasan implementasi wajib belajar satu tahun prasekolah. Dedi menyebut rancangan regulasi sudah tersedia, namun masih dalam proses pembahasan bersama para pemangku kepentingan.
“Draft sudah ada, tetapi kita perlu terus berdiskusi dengan stakeholder yang lain,” katanya.
Dalam penerapannya nanti, Dedi mengingatkan agar kewajiban mengikuti pendidikan prasekolah tidak menjadi alasan untuk menghambat anak yang belum memperoleh layanan PAUD ketika akan melanjutkan ke SD.
“Jangan sampai ada anak yang belum bersekolah di TK, RA atau PAUD kemudian masuk SD ditolak. Tetap harus diterima,” tegasnya.
Selain mengejar cakupan layanan, pemerintah daerah juga menyiapkan peningkatan kualitas tenaga pendidik PAUD. Disdikbud mendorong tenaga pendidik memenuhi kualifikasi pendidikan, termasuk melalui jenjang S1.
Pemkot Banjar juga telah mengusulkan tenaga pendidik yang terkendala biaya untuk mendapatkan kesempatan beasiswa serta menjajaki kerja sama dengan perguruan tinggi.
Dengan demikian, tantangan penerapan wajib belajar satu tahun prasekolah di Kota Banjar bukan hanya mengejar angka partisipasi, tetapi juga memastikan anak yang belum terlayani dapat teridentifikasi dan memperoleh akses pendidikan yang sesuai.
Grand desain yang sedang disusun diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat koordinasi, regulasi, pemetaan sasaran, peningkatan kualitas pendidik hingga dukungan penganggaran lintas sektor.
(Joe)
