Bandung, Media3.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Kamis, 17 September 2026. Pertemuan strategis yang berlangsung di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung ini berfokus pada pertukaran informasi, penguatan tata kelola pemerintahan, serta tata kelola manajemen kepegawaian.
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., M.M., menyambut hangat kedatangan rombongan wakil rakyat dari ibu kota tersebut. Menurutnya, pertemuan antar-lembaga legislatif daerah ini menjadi momentum penting untuk saling berbagi strategi dalam optimalisasi fungsi pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur.
”Kunjungan kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta ini merupakan langkah positif dalam membangun sinergi lintas daerah. Banyak hal substantif yang kami diskusikan, mulai dari optimalisasi tata kelola birokrasi, manajemen ASN, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik di masing-masing wilayah,” ujar Kang Sidkon di sela-sela kegiatan.
Legislator PKB tersebut menjelaskan bahwa sebagai dua provinsi tetangga dengan dinamika mobilitas penduduk dan ekonomi yang tinggi, Jawa Barat dan DKI Jakarta perlu terus menyelaraskan berbagai kebijakan sektor pemerintahan. Salah satu topik utama yang dibahas adalah respons daerah terhadap efisiensi kelembagaan serta peningkatan efektivitas pengawasan kinerja mitra kerja pemerintah daerah.
Kang Sidkon berharap hasil dari diskusi dan pertukaran informasi ini dapat diimplementasikan menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret untuk memperkuat kelembagaan di lingkungan Pemprov Jawa Barat maupun Pemprov DKI Jakarta.
”Harapan kami, forum studi banding dan diskusi seperti ini tidak berhenti sebatas formalitas, tetapi menghasilkan skema perbaikan nyata bagi tata kelola aparatur dan pelayanan masyarakat di Jawa Barat maupun Jakarta,” pungkas Kang Sidkon.
Kunjungan kerja tersebut diakhiri dengan penyerahan cenderamata antar-lembaga serta foto bersama sebagai bentuk komitmen dalam mempererat hubungan kerja sama antar-DPRD provinsi.
