KARAWANG, Media3.id– Ironi besar mewarnai pesta demokrasi tingkat desa di Kabupaten Karawang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang dinilai lamban dalam mendukung agenda daerah, menyusul belum cairnya Dana Bagi Hasil (DBH) untuk operasional Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Akibatnya, pihak desa harus menanggung beban.
Kasus ini mencuat di Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok. Meskipun tahapan pemilihan sudah resmi berlangsung selama beberapa hari terakhir tanpa sokongan modal sepeser pun dari pemerintah kabupaten, agenda pengisian kursi keterwakilan warga ini dipastikan tetap berjalan. Pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Karyasari bersama jajaran panitia terpaksa pontang-panting mengamankan dana talangan mandiri agar hak suara masyarakat tidak tersandera oleh belum jelasnya birokrasi keuangan daerah cair.
Kepala Desa Karyasari, Aan Heriyanto, mengonfirmasi bahwa secara administratif pihak desa sama sekali tidak menyalahi prosedur. Segala dokumen kesiapan, mulai dari regulasi tingkat desa hingga Rencana Anggaran Biaya (RAB), sudah dibuat. Namun, anggaran yang dijanjikan justru menguap tanpa kejelasan.
“Anggarannya belum cair soalnya anggaran pemilihan BPD dari DBH. Kita sudah alokasikan sesuai dengan ketentuan regulasinya dan RAB-nya juga sudah kita buat, nanti cair di DBH,” ujar Aan usai melaaksanakan pemlihan BPD keterwakilan Perempun di aula desa, Kamis (20/08/26).
Ketidakjelasan sikap DPMD Karawang kian terlihat dari minimnya keterbukaan informasi publik mengenai kapan slot pengajuan DBH tersebut akan dibuka. Hal ini memicu kebingungan struktural di tingkat desa yang dipaksa bekerja di bawah tekanan tanpa kepastian logistik.
“Sampai saat ini belum ada info untuk pengajuan. Yang baru ada info itu baru Dana Desa (DD) yang bisa diajukan yang tahap kedua. Cuma kan tidak dianggarkan di situ,” pungkas Aan menegaskan bahwa pos keuangan lain tidak bisa dipakai sembarangan demi menghindari pelanggaran hukum.
Meski terjepit dalam skema “utang dulu demi tugas negara”, panitia pemilihan BPD Desa Karyasari patut mendapat apresiasi tinggi. Kerja keras mereka mencari pinjaman logistik membuahkan hasil manis di lapangan. Ketegangan finansial di internal kepanitiaan tidak sampai merembet ke bilik suara.
Kendati sukses berjalan lancar, publik kini menyoroti tanggung jawab moral DPMD Karawang. Langkah Pemdes Karyasari yang berani menggunakan dana talangan adalah bukti nyata penyelamatan agenda demokrasi. Kini bola panas berada di tangan dinas terkait untuk segera melunasi hak anggaran DBH desa sebelum beban utang logistik tersebut makin menumpuk dan mengganggu pelayanan publik lainnya.
Reporter: Dmn Hr
