KARAWANG, Media3.id – Janji manis program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Karawang kembali menuai polemik tajam. Diduga terus diberikan harapan palsu (PHP) oleh pihak ATR/BPN Karawang, Kepala Desa Sampalan, Kecamatan Kutawaluya, bersama ratusan warganya kini bersiap menggelar aksi geruduk ke kantor pertanahan setempat.
Rencana aksi massa ini dipicu oleh mandeknya penyelesaian sertifikat tanah warga yang telah diperjuangkan sejak tahun 2022 lalu. Hingga memasuki pertengahan tahun 2026, ketidakpastian hukum atas tanah mereka masih menggantung tanpa kejelasan.
Kepala Desa Sampalan, Jamaludin, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam. Menurutnya, pihak desa telah mendapatkan program PTSL sejak empat tahun lalu. Namun, hingga akhir tahun 2022, berganti ke tahun 2023, bahkan sampai detik ini, ratusan sertifikat milik warga tidak kunjung rampung.
“Ada sekitar 150 bidang tanah warga kami yang sampai sekarang belum selesai. Padahal, seluruh berkas kelengkapan administrasi sudah kami penuhi dan serahkan sesuai dengan semua persyaratan yang diminta oleh ATR/BPN Karawang,” ujar Jamaludin dengan nada geram, Senin (27/07/2026).
Persoalan ini kian krusial bagi Jamaludin. Mengingat masa jabatannya sebagai kepala desa akan berakhir dalam beberapa bulan ke depan, ia terus dicecar dan ditagih janji oleh warga yang merasa haknya digantung bertahun-tahun.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan buntut dari habisnya kesabaran warga, Jamaludin menegaskan dalam waktu dekat akan langsung mendatangi kantor ATR/BPN Karawang membawa massa. Mereka menuntut pihak BPN segera menyelesaikan dan menyerahkan hak atas tanah warga yang tertahan tanpa alasan yang jelas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak ATR/BPN Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab mandeknya 150 bidang tanah program PTSL di Desa Sampalan tersebut.
Dmn Hr
