KARAWANG, Media3.id- Terkait isu adanya dugaan pungutan liar program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di beberapa desa, pihak Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kabupaten Karawang membantah dan dapat dipastikan bahwa pegawainya tidak terlibat
Saat organisasi Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Karawang melakukan audiensi ke kantor ATR/BPN Karawang untuk mengkonfirmasi adanya dugaan pungutan liar program PTSL di desa, pihaknya menjelaskan bahwa ATR/BPN sudah melaksanakan tugas apa yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mensukseskan program PTSL , bahkan kata Rosim pegawai ATR/BPN mengatakan sebelum pelaksanaan, semua pegawai yang terlibat sudah diberikan penyuluhan
“Sebenarnya BPN sudah melaksanakan tugas apa yang ditugaskan oleh pemerintah. Artinya yang disebut BPN membantu pemerintah untuk mensukseskan program PTSL. artinya tugas-tugas BPN sebenarnya pada saat sebelum kelapangan sudah memberikan penyuluhan,” kata Rosim dihadapan wartawan di ruang mediasi kantor ATR/BPN Karawang, Rabu (24/05/23).
Iapun mengaku banyak berita di media soal dugaan pungutan program PTSL di sejumlah desa di Kabupaten Karawang selain berita dugaan pungutan juga ada keluhan dari masyarakat soal adanya keterlibatan pembagian sertifikat PTSL ke pemohon.
“Kebanyakan yang saya tahu berita-berita dari media itu terkait dengan masalah pungutan. Mayoritas terus ada kendala terkait dengan keterlambatan ya mungkin mohon maklum oleh masyarakat terkait keterlambatan,” tuturnya
Saat dikonfirmasi soal apakah ada sanksi dari pihak ATR/BPN Karawang bila terjadi ada oknum pegawainya yang terlibat, Rosim pun menjawab dengan tegas bahwa ancaman pegawai yang terlibat tentunya akan dipecat dari pegawai ASN
“Kalau memang terjadi pasti ada tindakan tegas. Apalagi si satgas itu benar-benar mungut resikonya itu pasti di pecat. Resikonya jelas-jelas dicopot jadi ASN ini warning (diingatkan) dari pak Mentri, makanya sebenarnya tidak ada yang berani. Artinya BPN tidak mungkin berani mungut,” pungkasnya.
DH
