CIMAHI, MEDIA3.ID. – Plt Walikota Cimahi Letkol Inf (Purn) Ngatiyana, dalam menghadiri, Focus Group Discussion (FGD) dalam penyusunan Indeks Ketahanan Daerah, Ngatiyana menekankan komitmen bersama untuk pengurangan resiko bencana.
Sebagai kota yang sebagian besar wilayahnya termasuk kedalam kawasan cesar Lembang yang terus bergerak, Cimahi senantiasa dihadapkan pada potensi bencana gempa bumi dan tanah longsor yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
Disamping itu, Kota Cimahi juga harus menghadapi berbagai potensi bencana lainnya seperti kebakaran, banjir dan kekeringan / kekurangan air, sebagai akibat dari kompleksitas berbagai permasalahan perkotaan pada umumnya.
Mencermati hal tersebut, maka diperlukan langkah-langkah proaktif dan preventif dari seluruh stakeholders terkait bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana, untuk membantu masyarakat yang berpotensi terdampak bencana.
Menurut Ngatiyana, saat membuka acara FGD tersebut, untuk Penyusunan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Cimahi Tahun 2020, bertempat di Aula Gedung B Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi pada Selasa (01/12).
“Salah satu upaya yang perlu ditempuh adalah dengan menurunkan indeks risiko bencana dimana hal tersebut penting karena penurunan indeks risiko bencana di tingkat kota/kabupaten menjadi bagian dari standard pelayanan minimum,” jelas Ngatiyana.
“Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya hal ini memerlukan komitmen bersama, karena upaya pengurangan risiko bencana memerlukan sinergi lintas sektor dan peran,” ujar Ngatiyana, kembali.
Selanjutnya Ngatiyana menambahkan, sebagai salah satu indikator untuk menghitung indeks resiko bencana disuatu daerah adalah dengan Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang pada dasarnya merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas suatu daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap.
Dengan demikian, penyusunan IKD merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh dalam proses penghitungan indeks resiko bencana di Kota Cimahi.
Terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah hadir pada acara FGD penyusunan IKD di Kota Cimahi tahun 2020.
“Semoga kegiatan di pagi ini dapat mendorong upaya peningkatan kesiap siagaan bencana di Kota Cimahi agar lebih tangguh, bilamana terjadi bencana,” imbuh Ngatiyana.
Ditemui pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi, Asep Bahtiar menyatakan bahwa kegiatan tersebut FGD penyusunan IKD tersebut diselenggarakan sebagai bentuk upaya peningkatan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Peningkatan kapasistas ini dipandang perlu sebagai parameter penting untuk menentukan keberhasilan dalam pengurangan risiko bencana.
“Jadi kita susun berdasarkan semua indicator yang ada. nah lalu kita kirim ke BPBD Provinsi (Jabar), untuk diverifikasi, terus ke BNPB (pusat) Jakarta,” ujar Asep.
“Tahun depan, lanjut Asep kembali, sekitar awal tahun, akan keluar indeks Cimahi ini. Indeks resiko bencananya, apa sedang atau kecil,” jelasnya.
Berdasarkan keterangan Asep pula, bahwa terdapat sebanyak 71 indikator yang masuk kedalam proses penyusunan IKD ini, dimana jumlah kejadian bencana yang terjadi sepanjang satu tahun terakhir di suatu daerah menjadi salah satunya.
Dari seluruh indikator tersebut, terdapat sekitar 284 pertanyaan yang terangkum dan tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan urusan kebencanaan.
“Pada tahun 2019 lalu, BNPB pusat sendiri telah menyusun Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dimana di dalamnya dinyatakan bahwa Kota Cimahi merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana alam, seperti longsor, banjir dan gempa bumi,” ulas Asep..
Didalamnya juga dinyatakan bahwa Kota Cimahi memiliki tingkat risiko bencana dengan skor 120 yaitu pada skala kerawanan sedang. Tiap tahun indeknya ini berubah pasti akan berubah.
Berubahnya ini (tergantung) bagaimana SKPD terkait dalam menyiapkan segala perangkatnya, baik SUmber Daya Manusianya, (SDM) logistiknya.
“Kami berharap, Kota Cimahi indeks resiko bencananya rendah karena dengan rendah berarti kita insya allah aman,” pungkas Asep.
Selain Kepala BPBD Kota Cimahi, turut hadir pada kegiatan tersebut dari perwakilan dari Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah Kota Cimahi, Narasumber dari Bandung Mitigasi Hub Institut Teknologi Bandung (ITB), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cimahi, perwakilan dari MUI, Baznas dan PMI Kota Cimahi, para camat dan lurah se-Kota Cimahi serta unsur Tagana, Karang Taruna, Pramuka dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Kota Cimahi.
(Sinta/Bagdja)
