BANJAR, media3.id – Pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) VI Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Banjar Tahun 2026 tidak hanya menjadi momentum pemilihan kepengurusan, tetapi juga memunculkan sejumlah catatan dari cabang olahraga (cabor).
10 cabor memilih walk out dari forum. Sikap tersebut disebut sebagai bentuk keberatan terhadap proses musyawarah sekaligus dorongan agar tata kelola organisasi olahraga di Kota Banjar ke depan lebih terbuka dan tertib.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kota Banjar, Asep Saefurohmat, mengatakan keputusan tersebut tidak berkaitan dengan keinginan untuk meninggalkan dunia olahraga. Menurutnya, para pimpinan cabor tetap memiliki komitmen untuk mendukung pembinaan atlet di Kota Banjar.
“Bukan berarti kami tidak menghargai musyawarah. Kami dari awal mengikuti rangkaian yang memang kami nilai perlu dipertanyakan dari sisi prosedurnya,” ujar Asep yang juga merupakan bakal calon ketua Umum KONI Kota Banjar. Sabtu (29/8/2026) kepada awak media.
Salah satu persoalan yang disorot adalah tahapan musyawarah koordinasi. Asep menyebut terdapat penyampaian dari perwakilan KONI Provinsi Jawa Barat bahwa tahapan tersebut semestinya berkaitan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda).
“Salah satunya karena tahapan musyawarah koordinasi ini harus melalui Rakerda. Sementara penyelenggaraan Rakerda itu tidak ada,” katanya.
Selain mekanisme organisasi, persoalan pertanggungjawaban dan keterbukaan pengelolaan anggaran juga menjadi perhatian.
Asep menyebut KONI Kota Banjar telah mencairkan anggaran sebesar Rp250 juta dalam dua tahap, yakni Rp150 juta dan Rp100 juta. Ia mengatakan pihaknya mempertanyakan alokasi anggaran yang berkaitan dengan pembinaan dan hak atlet.
“Dalam proposal pengajuan pencairannya ada alokasi anggaran untuk hak-hak atlet dan pembinaan. Sampai saat ini kami belum bisa menerimanya. Kami ingin mempertanyakan hak kami,” ujarnya.
Asep juga menyebut adanya temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada sejumlah tahun sebelumnya. Ia menilai, apabila persoalan administratif terjadi berulang, hal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi organisasi.
“Kalau satu tahun ada temuan, kita toleransi. Kalau berulang-ulang, berarti ada permasalahan apa yang harus ditindaklanjuti secara teratur,” katanya.
Meski demikian, Asep menegaskan pihaknya tidak ingin menjadikan persoalan tersebut sebagai konflik personal. Ia lebih menekankan pentingnya pembenahan tata kelola organisasi.
Menurutnya, KONI sebagai wadah pembinaan olahraga harus mampu memberikan contoh tata organisasi yang baik, termasuk dalam menjalankan forum musyawarah.
“Ini kaitannya dengan tata organisasi yang baik. Kita disaksikan teman-teman junior dari berbagai organisasi. Tata cara persidangan saja seperti ini,” ujarnya.
Bukan Soal Perebutan Kursi Ketua
Asep juga membantah bahwa sikap walk out tersebut semata-mata berkaitan dengan kontestasi calon Ketua KONI Kota Banjar.
Ia bahkan mengatakan dirinya tidak berminat mengikuti kontestasi apabila proses musyawarah dinilai belum berjalan secara sehat.
“Kalau memang saya walk out, buat apa kita berkontestasi dengan yang tidak sehat seperti ini,” katanya.
Menurutnya, terdapat dua persoalan utama yang menjadi perhatian, yakni mekanisme Rakerda dan laporan pertanggungjawaban.
Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) Kota Banjar, Kiki Ferdiansyah, mengatakan pihaknya juga melihat perlunya keterbukaan informasi dalam pengelolaan organisasi.
Kiki menegaskan sikap PERBASI bukan untuk membela atau menjatuhkan calon ketua tertentu. Menurutnya, cabor membutuhkan informasi yang cukup agar dapat memahami program dan kondisi organisasi.
“Saya bukan membela calon ketua atau apa, tapi saya lebih setuju dengan transparansi,” ujar Kiki.
Ia menilai keterbukaan informasi mengenai anggaran penting bagi cabor, termasuk ketika berkaitan dengan program pembinaan.
“Kalau memang anggarannya turun, sosialisasikan. Ketua cabor juga berhak tahu,” katanya.
Kiki berharap dinamika yang terjadi dalam Musorkot kali ini menjadi bahan evaluasi bersama. Menurutnya, pembenahan tata kelola dan transparansi dapat menjadi modal penting untuk meningkatkan prestasi olahraga Kota Banjar.
“Harapannya semoga lebih baik lagi dan lebih sehat. Menaikkan prestasi itu butuh semangat yang tinggi, terutama modal dan anggaran yang harus benar-benar dimanfaatkan,” pungkasnya.
Terlepas dari aksi walk out tersebut, para cabor yang menyampaikan keberatan menegaskan tetap berkomitmen menjalankan pembinaan atlet. Mereka juga menyatakan akan mengikuti kebijakan organisasi sesuai kewenangan KONI Provinsi Jawa Barat dan tetap berupaya memberikan kontribusi bagi kemajuan olahraga Kota Banjar.
(Joe)
