BANJAR, media3.id – Sejumlah peraturan daerah (Perda) di Kota Banjar dinilai sudah tidak lagi selaras dengan kebutuhan masyarakat maupun dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut menjadi salah satu sorotan dalam audiensi antara Pemerhati Kebijakan Publik Kota Banjar dan DPRD Kota Banjar., Jawa Barat.
Ketua Pemerhati Kebijakan Publik Kota Banjar, Agus Nugraha, mengatakan forum tersebut digelar bukan untuk menyampaikan tuntutan, melainkan mengajak DPRD dan Pemerintah Kota Banjar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang dinilai sudah tidak relevan maupun yang belum memiliki aturan pelaksana.
“Ini bukan tuntutan, tetapi ajakan untuk me-review kembali perda-perda yang memang sudah tidak relevan diterapkan. Kalau memang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sebaiknya segera dievaluasi atau dicabut,” kata Agus. Rabu (22/7/2026), Kepada awak media.
Ia menilai masih terdapat sejumlah Perda yang belum didukung Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai aturan teknis pelaksanaan. Akibatnya, implementasi kebijakan di lapangan belum berjalan optimal.
Agus mencontohkan persoalan pengelolaan pasar serta penegakan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Menurutnya, tanpa aturan pelaksana, sejumlah regulasi sulit diterapkan secara efektif.
“Kami ingin ada sinkronisasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan OPD. Karena itu kami mengusulkan agar segera dilakukan rapat antara komisi DPRD dengan mitra kerjanya untuk membahas perda yang perlu dievaluasi maupun yang belum memiliki Perwal,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti masukan yang disampaikan dalam audiensi.
Menurutnya, DPRD bersama Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjar akan menginventarisasi Perda yang masih efektif maupun yang perlu dievaluasi.
“Kami akan menginventarisasi perda-perda yang masih produktif maupun yang sudah tidak produktif bersama Bagian Hukum Kota Banjar. Masukan dari para OPD yang hadir juga akan menjadi bahan dalam proses evaluasi kebijakan,” kata Sutopo.
Ia menambahkan, langkah selanjutnya adalah memperkuat koordinasi antara komisi-komisi DPRD dengan OPD sebagai mitra kerja agar pembahasan regulasi dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kualitas regulasi daerah, sehingga kebijakan yang diterapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Banjar.
(Joe)
