BKsBANJAR, media3.id – Pemerintah Kota Banjar melantik 11 Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengisi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Banjar, Selasa (21/7/2026). Pelantikan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam pelantikan tersebut, tiga pejabat dipercaya mengemban Jabatan Administrator. Mereka adalah Neneng Widya Hastuti sebagai Kepala Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjar, Tatang sebagai Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banjar, serta Suprijadi sebagai Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar.
Selain itu, delapan pejabat dilantik dalam Jabatan Pengawas yang tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah. Mereka meliputi Lutfi Hikmawan sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama, Yudi Andiana sebagai Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Tatan Sutanjar sebagai Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dicky Supriatna sebagai Kepala Seksi Pendidikan Non Formal, Solihan Sukriatman sebagai Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Banjar, Uep Saepul Milah sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Sakit Asih Husada Langensari, Dewi Sekarsari sebagai Kepala Seksi Pelayanan UPTD Rumah Sakit Asih Husada Langensari, serta Andi Riswandi sebagai Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satpol PP Kota Banjar.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Banjar dalam mengoptimalkan kinerja aparatur sipil negara melalui penempatan pejabat sesuai kebutuhan organisasi dan kompetensi yang dimiliki. Dengan formasi baru tersebut, diharapkan setiap perangkat daerah mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja serta memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.
Mutasi dan promosi jabatan di lingkungan pemerintahan merupakan mekanisme yang lazim dilakukan sebagai bagian dari pembinaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN), sekaligus untuk menjaga dinamika organisasi agar tetap berjalan efektif dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan publik.
(Joe)
