KARAWANG, Media3.id – Pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Karawang mencapai Rp 31,435 miliar.
Dana BOP tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kegiatan prioritas nasional, salah satunya penyelenggaraan PAUD.
Berdasarkan data yang dihimpun, di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat, terdapat sekitar 1.368 satuan pendidikan yang mengelola dana BOP dengan total anggaran Rp 31,435 miliar pada tahun 2024.
Namun, saat dikonfirmasi terkait penggunaan anggaran BOP PAUD kepada Plt Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Disdikpora Karawang melalui pesan WhatsApp pada Selasa (12/8/25), narasumber tersebut tidak memberikan tanggapan resmi.
Hal tersebut sontak membuat
Ketua LSM Masyarakat Pemantauan Penyelenggara Negara (MPPN) Kabupaten Karawang, Tatang Obet, merasa geram, dirinya sangat menyayangkan sikap bungkam pejabat tersebut.
Ia menilai keterbukaan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran.
“Seharusnya pejabat Disdikpora merespons konfirmasi media secara cepat dan transparan. Anggaran sebesar itu adalah milik masyarakat, maka publik berhak mendapatkan informasi yang jelas. Jika pejabat tidak kooperatif, publik akan mencurigai adanya hal yang disembunyikan,” kata Obet kepada wartawan, Rabu (13/8/25).
Aktivis yang kerap menyoroti dan melaporkan dugaan Korupsi di Karawang ini juga saat ini berencana akan melakukan investigasi data soal anggaran DAK yang di gelontorkan oleh pusat ke Disdikpora bidang PAUD tersebut.
Menurutnya DAK yang nilainya sangat fantastis hingga mencapai puluhan miliar tersebut harus tersampaikan untuk kebutuhan pendidikan masyarakat Karawang.
“Jika pejabatnya bungkam seperti ini saya patut mencurigai ada yang di sembunyikan, saya akan investigasi datanya, jika di temukan adanya dugaan penyimpangan DAK di Bidang PAUD Disdikpora Karawang saya tak segan akan melaporkan dugaan penyimpangannya,” ucapnya.
Selain itu, Obet juga tengah menyoroti banyaknya dugaan pemborosan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti anggaran hingga Rp 1,5 miliar untuk pesta sabun yang dinilai tidak mendukung kepentingan masyarakat secara langsung.
“Sekarang ada anggaran BOP PAUD yang besar, namun tanpa transparansi dan akuntabilitas, ini akan menimbulkan kecurigaan dan potensi penyalahgunaan,” tegas Obet.
(D H)
