Bapenda Gandeng Kejati TagihTunggakan Pajak  Optimalisasi PembangunanDaerah Provinsi Banten

  • Whatsapp

Serang, Banten – Pemerintah Provinsi Bantenmelalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten melakukanPenandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bantendi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

 

Read More

Dengan MoU tersebut, Bapenda memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejati untuk membantu melakukanpenagihan pajak daerah. Plt.Kepala Bapenda Provinsi Banten.

 

E. A Deni Hermawan menjelaskan, penagihan pajakdilakukan kepada perusahaan yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ia berharap,melalui nota kesepahaman ini mampu mengoptimalkan tugas dan fungsi pokokmasing-masing dalam memaksimalkan pembangunan di Provinsi Banten.

 

“Notakesepahaman ini bagian dari usaha bersama untuk mendorong pembangunan daerah diProvinsi Banten pada aspek keperdataan dan ketatausahaan negara yang memerlukanakuntabilitas, efektif, dan efisien,” ungkap Deni, didampingi Sekretaris Bapenda Banten, Rita Prameswari.

 

Nota kesepahaman dengan Kejati tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata DanTata Usaha Negara Nomor 573/523- Bapenda 2022 dari NKS-03/M4/GS/107/2022 yangditindaklanjuti dengan SKK tahun 2024. Pada tahun 2023, Bapenda dan Kejatimenargetkan penagihan pajak dari SKK sebesar Rp 4,8 miliar namun terealisasihanya Rp 1,6 miliar atau 34,57 persen, hal itu terjadi karena beberapa alasan salah satunya adalah karena kondisi kendaraan yang rusak.

 

Tahun ini, SKK baru diberikan pada bulan Maret 2024 karena pihaknya melakukan pengecekandata tunggakan terlebih dahulu.

 

“Dari 2,3 juta unit yang menunggak pajak itudicek lagi, jangan sampai ada data SKK bermasalah,” jelas

 

Deni mengaku setelah melakukan pengecekan data tunggakan dengan mendatangi 12 UPTD, saat ini ada 14wajib pajak di enam UPTD yang masuk dalam SKK. Dari 14 wajib pajak itumayoritas adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, pertambangan,jasa transportasi, dan lainnya, nilai tunggakan masing- masing wajib pajak jugaberbeda.

 

“Bapendabersama Kejati telah mengundang 14 wajib pajak ke kantor Kejati Banten dan mereka menyanggupi akan membayar tunggakannya,” katanya.

 

Sedangkan wajib pajak yang tidak memenuhi undangan Bapenda dan Kejati, pihaknya akan melakukanon the spot ke kantor wajib pajak langsung atau hadir langsung di kantor Samsat. Apabila data tersebut clear maka penagihan akan lebih mudah.

 

“Jikawajib pajak tidak membayar kewajibannya maka akan dicabut izinnya. Tahun 2024 ini, kami mengalokasikan anggaran untuk jemput bola bersama Kejati. Kami berharap kepada seluruh wajib pajak yang belum membayar PKB untuk dapat menyelesaikan tunggakan,” tegas Deni.

 

(Sanan)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *