Soroti Perda No 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan LP2B. Alek Sumardi SH., MH: Penegak Perda diduga Mandul

  • Whatsapp

KARAWANG, Media3.id- Untuk mempertahankan lahan pertanian agar tidak beralih Fungsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

 

Adapun luas lahan pertanian yang dilindungi berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 85.339 hektar tersebar di 30 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang.

 

Namun sayangnya, Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sepertinya mandul, pasalnya, diduga lahan Pertanian yang dilindungi perda tersebut mulai beralih fungsi, dari Perumahan Cluster hingga bangunan Kandang ternak ayam skala besar..

 

Dugaan alih fungsi tersebut disampaikan oleh Alek Sukardi SH., MH politisi partai Golkar calon Legislatif DPRD Kabupaten Karawang dari dapil III yang meliputi wilayah Kecamatan Pedes, Cibuaya, Tirtajaya, Batujaya, dan Kecamatan Pakisjaya.

 

“Peraturan daerahnya mandul. Dari dulu Perlindungan LP2B itu ada, tapi ada lahan pertanian yang digunakan kandang ayam, yang digunakan cluster dan perumahan. Memang kalau perumahan skala besar memang enggak ada, tapi mereka yang beli tanah satu hektar kemudian diurug dibangun cluster itu banyak. Termasuk perumahan orang yang menggunakan lahan sawah,” kata Alek Sukardi Mantan kepala Desa Karyamulya, Rabu (24/01/23).

 

“Sampai hari ini tidak ada pengusaha yang dilaporkan oleh pemerintah daerah ke APH karena penyalahgunaan lahan. Mereka (Pemda) hanya menggunakan anjuran, jangan menggunakan lahan itu. Ini institusi yang harus ada Satpol-PP, ada APH semuanya bertanggungjawab tapi sampai hari ini mandul tuh,” jelasnya

 

Lanjutnya “Sampai hari ini kita belum tahu regulasinya seperti apa? Apakah nanti ketika regulasi ini dibuat dicanangkan apakah melibatkan konsep hukum yang jelas dari APH sehingga itu bisa include bahwa ketika melarang orang bikin anu dilahan pertanian yang dilindungi LP2B semua APH melarang,” ungkapnya.

 

Karena kata dia, seperti di ketahui di wilayah Kecamatan Tirtajaya, Batujaya, Cibuaya, Pedes dan lainnya banyak kandang ayam di lahan pertanian yang dilindungi oleh Perda Nomor 1 Tahun Tentang PLP2B yang telah disahkan oleh Bupati Karawang pada tanggal 09 Maret 2018 lalu.

 

Soal dugaan penyalahgunaan alih fungsi lahan Pertanian yang dilindungi PLP2B semestinya Camat dan Desa lebih tahu. “Semestinya camat dan kepala desa lebih tahu kalau ada alih fungsi lahan di wilayahnya,” pungkasnya.

 

Dijelaskan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan LP2B BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 40 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

 

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

(2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.

 

Reporter: Daman Huri

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *