Anggota DPRD Kota Cimahi Komisi III dari Partai Hanura Euis Isop Romaya, S.Pd
CIMAHI, Media3.id – Anggota DPRD Kota Cimahi Komisi III dari Partai Hanura Euis Isop Romaya, S.Pd, mengharapkan dalam kegiatan FGD tingkat Kelurahan Melong dapat menghasilkan program perencanaan sesuai dengan kondisi, mana yang diprioritaskan dan mana yang tidak.
Hal itu diungkapkannya usai menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) Tahun 2024 tingkat Kelurahan Melong, di Aula kantor Kelurahan Melong, Jl. Melong Sakola No. 72, Cimahi Selatan, Rabu (10/1/2024).
Ia menjelaskan bahwa FGD merupakan rangkaian kegiatan rutin dalam perencanaan pembangunan Kota Cimahi sebagai tindak lanjut dari kegiatan RT dan RW.
“Jadi, saya berharap dengan adanya kegiatan ini, semua pihak yang terlibat dapat berfikir yang sama, memiliki impian yang sama, memiliki tujuan yang sama ingin memajukan daerah khususnya Kelurahan Melong ini,” kata Euis.
Ia meyakini bahwa masyarakat Melong mampu menemukan suatu potensi yang ada dengan permasalahan yang ada, baik dari swadaya masyarakatnya maupun pemerintahnya. Karena menurutnya, terkadang suatu masalah itu kebanyakan hanya ingin mengandalkan pihak pemerintah saja.
“Maka dari itu, disini kita harus ada kolaborasi yang baik dari semua pihak sebagai bentuk sinkroni aset, karena kuncinya adalah kebersamaan. Pihak kami pun sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Cibeureum-Melong ini, tentunya sudah menjadi kewajiban kami untuk menindaklanjuti dalam pendampingannya,” terang Euis.
Dengan adanya kebersamaan, menurut Euis kembali, itu sebagai langkah pasti dan keyakinan dengan upaya ini akan membuahkan hasil yang baik, karena tanpa keyakinan, segala sesuatu tidak akan membuahkan hasil yang baik.
Dan yang terakhir, menurut Euis, yaitu Takdir dari Ilahi.
“Apapun yang diupayakan meski dengan kolaborasi yang baik dan sinkronisasi dari semua pihak, apabila tanpa berdo’a kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semua akan sia-sia,” tegas Euis.
Mengenai permasalahan banjir di Kota Cimahi, Euis pun menjelaskan bahwasanya masalah banjir ini merupakan gabungan dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Karena Cimahi hanya sebagai lintasan dari ketiga daerah tersebut.
“Memang untuk pengentasannya di tingkat Provinsi, cuman dengan ada satu permasalahan di penghujungnya kaitan dengan pembebasan lahannya sendiri yang memang sampai saat ini belum tuntas,” jelasnya.
Untuk itu, ia harapkan dari pihak eksekutif dapat menuntaskan hal ini dengan adanya sinkronisasi antara Provinsi dengan ketiga daerah tersebut (Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat).
“Kuncinya adalah kesadaran dari pemilik lahan, karena tanpa dilepaskannya lahan tersebut dengan kata lain menjualnya kepada pemerintah, permasalahan banjir di Kota Cimahi tidak akan tuntas,” pungkasnya.
(Sinta)
