Anggota Komisi I DPRD Kota Cimahi, Sri Hendarsih, S.Pd., saat menjadi narasumber dalam acara Radio Talk bertajuk “Peran Komisi I dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah”
CIMAHI, Media3.id – Dalam rangka memperkuat pemahaman publik mengenai fungsi dan tugas legislatif, DPRD Kota Cimahi melalui Komisi I menggelar program Radio Talk bertema “Peran Komisi I dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah” yang disiarkan langsung dari Studio Mix Radio, Kamis (20/11/2025).
Dalam dialog interaktif tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Cimahi, Sri Hendarsih, S.Pd., menjelaskan bahwa Komisi I memiliki ruang lingkup kerja yang luas, meliputi bidang pemerintahan, hukum, pelayanan publik, administrasi kependudukan, ketertiban umum, politik, hingga pembinaan aparatur.
Menurutnya, komisi ini berperan strategis dalam memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai regulasi dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sri Hendarsih menyoroti bahwa tantangan terbesar dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan adalah mengubah pola pikir aparatur, dari yang awalnya cenderung birokratis menjadi lebih responsif sebagai pelayan publik.
Transformasi mindset tersebut, katanya, merupakan kunci menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas.
“Komisi I terus mendorong aparatur agar memiliki orientasi pelayanan, bukan sekadar menjalankan prosedur. Tantangan ini tidak ringan, tetapi harus dilakukan demi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan dipercaya masyarakat,” ujar Sri.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan tidak hanya bergantung pada kinerja aparatur, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
Untuk itu, Sri Hendarsih mengajak warga Cimahi untuk ikut serta dalam proses pengawasan, memberikan kritik yang konstruktif, serta mendukung upaya pemerintah dalam memajukan kota.
“Kami berharap masyarakat semakin terlibat dalam pengawasan publik. Kritik yang membangun sangat diperlukan untuk mendorong kemajuan Kota Cimahi,” tambahnya.
Acara Radio Talk ini sekaligus menjadi sarana edukasi publik tentang peran legislatif, khususnya Komisi I, dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
(Sinta)
