KARAWANG, Media3.id – Praktisi hukum Karawang Alek Safri Winando, SE, SH, MH meminta Polres Karawang untuk memanggil semua ketua Cabang Olahraga (Cabor), sehingga terang benderang dalam pengusutan dugaan penyalahgunaan anggaran KONI Karawang yang menelan miliran rupiah.
KONI Karawang sendiri memiliki 57 Cabor, dan masing-masing Cabor mempunyai ketua, yang sebagian besar diisi oleh pejabat-pejabat dilingkungan Pemda Karawang.
“Ini ada 57 cabor yang diselanggarakan, salah satu cabang olahraganya ketuanya besok pada hari Rabu akan diperiksa Polres Karawang. Sebaiknya jangan hanya satu cabang olahraga saja yang diperiksa namun 57 cabang olahraga itu untuk ketuanya harus diperiksa semua, supaya terang benderang,” ucap Alek, Selasa, 17 Oktober 2023.
Alek mengingatkan agar Polres Karawang bersikap profesional dalam pemeriksaan dan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) pada perkara tersebut, sehingga tidak hanya satu ketua Cabor saja yang diperiksa, melainkan semua ketua dari 57 cabor itu harus diperiksa.
“Supaya jelas, supaya jadi Pulbaket. Jangan diambil satu sampel saja, satu cabang olahraga saja, sedangkan 56 cabang olahraga lainnya ini tidak diperiksa,” tuturnya.
Lanjut Alek, yang harus memberikan keterangan adalah ketua Cabor dan jangan diwakili oleh sekretaris atau bendahara.
“Saat ini kita tidak tahu apakah ada Cabor yang sudah diperiksa, yang jelas kita tahu, besok (Rabu,18/10/2023) salah satu Cabor diperiksa oleh Polres Karawang,” ujarnya.
Terkait banyaknya Cabor yang diketuai oleh ASN Pejabat di lingkungan Pemda Karawang, menurut Alek sebaiknya para pejabat tersebut fokus untuk bekerja sebagai ASN dan tidak bercabang mengurusi cabang olahraga.
“Mereka kan sudah ada porsinya masing-masing, memiliki jabatan masing-masing di pemerintahan. Sebaiknya tunjukkan kinerja mereka di pemerintahan, jangan bercabang di cabang-cabang olahraga. Mereka tahu tidak, yang diketuai oleh mereka olahraga apa? Akhirnya KONI kurang berprestasi saat ini,” tegas Alek.
Lanjut Alek, hal tersebut bisa menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) karena disatu sisi sebagai pejabat, dan satunya adalah ketua cabang olahraga.
“Jelas ada potensi conflict of interest. Yang menjadi ketua di salah satu Cabor, tahu tidak fungsi dari Cabor itu sendiri? bagaimana mungkin seorang pejabat menjabat sebagai ketua Cabor, dia tahu enga persisnya seperti apa Cabor itu,” pungkasnya.
Reporter: Daman Huri
