DEPOK (JawaBarat), media3.id – Guna mengedukasi masyarakat terkait optimalisasi pelayanan sosial kesehatan masyarakat miskin Kota Depok “Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin non JKN”, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sekretariat Bersama atau Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Kota Depok menggelar “Ngopi Bareng”, Dirut RSUD KISA Sawangan Depok Dr. Devi Maryori MKM dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok dr. Mary Liziawati, yang dipandu oleh moderator Wakil Ketua DPD SWI Kota Depok Yenni Indriyani .
Adapun agenda Ngopi Bareng DPD SWI Kota Depok pada Selasa (19/9/2023), ini merupakan bagian dari sejumlah rangkaian kegiatan yang akan digelar DPD SWI Kota Depok dalam menyambut Hari Ulangtahun DPD SWI Kota Depok yang Ke-6, dengan puncak acara di bulan Oktober nanti.
Bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Khidmat Sehat Afiat (KISA) Jalan Raya Sawangan Kota Depok, kegiatan ini digelar berkaitan dengan pelayanan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) , Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD dan bantuan sosial (bansos).
Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, dr. Mary Liziawati menyampaikan bahwa saat ini jumlah peserta PBI APBD di Kota Depok mencapai 230 ribu. Sedangkan anggaran APBD hanya 210 ribu.
“Terkait jumlah tersebut, ada saja kendala masyarakat dilapangan. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi bagi masyarakat. Namun demikian kami berupaya memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat mendapatkan haknya sebagai warga Depok untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kita tidak menutup PBI, tapi ada skala prioritas” , kata Mary.
Untuk pelayanan bantuan sosial (bansos), dirinya mengatakan saat ini kita sudah ada SCP Online terkait pembiayaan kesehatan diluar kuota JKN, silahkan digunakan sebaik-baiknya. Karena SCP Online ini transparan, begitu sudah masukin berkas, masyarakat bisa mengetahui posisi berkas yang di input berada dimana. Apakah masih di Puskesmas, atau sudah di dinas. Ketika sudah di dinas bila ada penolakan atau berkasnya diterima pastinya ada pemberitahuan. Kalau ada penolakan, biasanya terkendala di kelengkapan administrasi atau ferivikasi data. Untuk itu bila dihubungi pihak dinas, diharapkan kerjasama dari masyarakat untuk merespon hal tersebut.
‘Karena hal ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah, maka dimohon kerjasamanya juga agar masyarakat saat dikonfirmasi baik itu validasi data atau untuk memenuhi kelengkapan berkas , maka dari itu diharapkan masyarakat agar merespon.
Kita tidak mempersulit karena hal ini bagian dari bentuk pelayanan kami kepada masyarakat “, tutur Mary.
Saya menghimbau kepada masyarakat, agar apabila mengurus bansos, silahkan mengurus sendiri, tidak melalui orang lain. Alurnya, ketika sudah di rumah sakit, surat keterngan rawatnya dibawa ke puskesmas. Nanti dari puskesmas akan berkoordinasi dengan pihak dinsos yang ada di kelurahan untuk melakukan ferivikasi faktual melalui SCP Online dan akan berjalan dengan sendirinya.
Mary menambahkan, total anggaran PBI APBD atau KIS APBD mencapai 70,2 miliar dengan sumber anggaran dari 2 sumber yaitu anggaran APBD klKota dan APBD Provinsi. Sementara untuk bansos, sumber dana dari BTT yang dikelola melalui BKD.
Khusus untuk bansos, selama masih dibutuhkan, akan dicairkan. Sementara untuk jumlah limit nya, untuk masyarakat yang ber KTP Depok sebesar 75 Juta dan untuk masyarakat diluar Depok sebesar 25 juta.
Atas kegiatan Ngopi Bareng yang digelar oleh DPD SWI Kota Depok, dirinya pun memberikan apresiasi.
“Saya mengapresiasi dengan adanya kegiatan diskusi yang dikemas melalui Ngopi Bareng Sekber Wartawan ini. Karena melalui kegiatan semacam ini, adalah bagian dari pencerahan dan sosialisasi program juga dari kami kepada rekan-rekan wartawan supaya bisa disebar kuaskan informasi yang didapat buat masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut sehingga bisa terus memberikan informasi yang update untuk masyarakat”, ucap Mary kepada awak media. (Ardhie)
