KPU Banjar Bidik Pemilih Pemula, Bukan Hanya Mengejar Target Partisipasi 80 Persen

  • Whatsapp

BANJAR,media3.id– Meningkatkan angka partisipasi pemilih hingga 80 persen menjadi harapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar. Namun, di balik target tersebut, ada tantangan yang jauh lebih penting: membangun generasi muda agar tidak sekadar datang ke tempat pemungutan suara (TPS), tetapi benar-benar memahami arti dan tanggung jawab dalam menggunakan hak politiknya.

 

Read More

Pemilih pemula kini menjadi salah satu kelompok strategis yang mendapat perhatian KPU Kota Banjar. Bukan tanpa alasan, generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi dan masa depan kepemimpinan daerah.

 

Persoalan tersebut mengemuka dalam program podcast ORASI (Obrolan Ragam Demokrasi) Episode 06 yang digelar KPU Kota Banjar di Aula Kantor Sekretariat KPU Kota Banjar, dengan mengangkat tema “Peranan Pemerintah Daerah dalam Membangun Demokrasi Lokal di Kota Banjar”.

 

Usai acara Podcast Ketua KPU Kota Banjar Muhamad Mukhlis mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Banjar sebelumnya berada di kisaran 72 persen. Capaian itu menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat pada pemilihan mendatang.

 

Menurut Mukhlis, salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat pendidikan politik dengan menyasar kalangan pelajar dan pemilih pemula melalui kolaborasi bersama Pemerintah Kota Banjar, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

 

“Kami berkolaborasi dengan pihak pemerintah melalui Kesbangpol untuk mendatangi sekolah-sekolah. Potensi pemilih pemula ini perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan dari segi demokrasi,” ungkap Mukhlis.

 

Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi di lingkungan sekolah. KPU Kota Banjar bahkan turut mengambil bagian dalam proses pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di sejumlah SMA.

 

Langkah ini menjadi salah satu bentuk pengenalan praktik demokrasi sejak dini. Melalui pengalaman pemilihan di lingkungan sekolah, para pelajar diharapkan memahami proses menentukan pilihan, menghargai perbedaan, serta menyadari bahwa setiap suara memiliki arti.

 

Mukhlis mengakui bahwa meningkatkan partisipasi pemilih bukan pekerjaan mudah. Selain keterbatasan waktu dalam pelaksanaan tahapan pemilu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

 

Ia berharap tingkat partisipasi pemilih pada penyelenggaraan berikutnya dapat melampaui capaian sebelumnya.

 

“Harapan kami, partisipasi pemilih ke depan bisa lebih baik dari sebelumnya. Mudah-mudahan dapat mencapai angka 80 persen,” ujarnya.

 

Di sisi lain, Wakil Wali Kota Banjar H. Supriana menilai pendidikan demokrasi bagi generasi muda merupakan bagian penting dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat.

 

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mendukung penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, sekaligus mendorong edukasi demokrasi agar masyarakat memahami pentingnya menyampaikan aspirasi melalui hak suara.

 

Supriana menyebutkan, kehidupan demokrasi di Kota Banjar sejauh ini menunjukkan perkembangan cukup baik. Salah satu indikatornya terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun pilkada yang berada di kisaran 72 persen.

 

“Kesadaran masyarakat ini tentu berbasis pemahaman, betapa pentingnya menyampaikan aspirasi melalui suara di balik bilik suara,” kata Supriana.

 

Namun, ia mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebatas pelaksanaan pemilu atau pilkada. Partisipasi masyarakat harus tetap diberikan ruang dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah.

 

Ia mencontohkan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kota, sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, pendapat, dan aspirasi.

 

Bahkan, Supriana menegaskan pemerintah daerah membuka ruang terhadap kritik masyarakat selama disampaikan secara konstruktif.

 

“Kami juga membuka ruang kritik. Silakan masyarakat menyampaikan pemikiran yang konstruktif demi pembangunan Banjar,” tegasnya.

 

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa membangun demokrasi tidak cukup hanya dengan meningkatkan angka kehadiran pemilih di TPS. Diperlukan pendidikan politik yang mampu melahirkan masyarakat kritis, memahami haknya, dan berani menyampaikan aspirasi.

 

Bagi pemilih pemula, tantangan demokrasi ke depan juga semakin kompleks. Mereka tidak hanya dituntut memahami tata cara pemungutan suara, tetapi juga harus mampu memilah informasi, mengenali rekam jejak calon pemimpin, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan.

 

Karena itu, pendidikan pemilih tidak semestinya berhenti pada kegiatan sosialisasi menjelang pemilu. Pembekalan demokrasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar generasi muda memiliki kesadaran politik yang matang.

 

Target partisipasi 80 persen tentu menjadi harapan. Namun, kualitas demokrasi Kota Banjar pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak warga yang datang ke TPS, melainkan juga oleh seberapa cerdas, bebas, dan bertanggung jawab masyarakat dalam menggunakan hak politiknya.

 

Sebab, pemilih pemula hari ini bukan hanya calon pemilih pada pemilu berikutnya, tetapi juga bagian dari penentu masa depan demokrasi Kota Banjar.

 

(Reporter Johan)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *