BANJAR, media3.id– Praktik pelanggaran pemilu tidak cukup hanya diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Tanpa keberanian masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan dugaan penyimpangan, upaya mewujudkan pemilu yang jujur dan adil dinilai akan sulit tercapai.
Pesan tegas tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar, dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif hasil kerja sama Bawaslu RI dengan Komisi II DPR RI di GOR Purwaharja, Kota Banjar, Senin (9/11/2026).
Agun menegaskan, pengawasan pemilu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Bawaslu. Masyarakat harus mengambil bagian sebagai pengawas demokrasi, terutama ketika menemukan indikasi pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu.
Menurutnya, keterlibatan publik menjadi penting karena berbagai persoalan integritas masih menjadi catatan dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya.
Salah satu persoalan yang disorot Agun adalah dugaan perpindahan atau pengalihan suara antarpihak yang berpotensi memengaruhi hasil pemilu, termasuk menentukan keterpilihan calon maupun partai politik.
Ia bahkan menyinggung persoalan tersebut pernah terjadi di Kota Banjar. Kondisi itu, menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama karena persoalan perpindahan suara tidak boleh dianggap sepele hanya karena tidak ada pihak yang secara terbuka merasa dirugikan.
“Perpindahan itu membawa implikasi keterpilihan seseorang, keterpilihan partai politik. Ini juga jadi masalah,” ungkap Agun.
Agun juga menyoroti efektivitas penanganan pelanggaran pemilu. Ia menilai penguatan kewenangan Bawaslu perlu menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi kepemiluan, terutama agar penindakan terhadap pelanggaran tidak berhenti pada sanksi administratif.
Menurutnya, mekanisme penanganan yang terlalu panjang dan kewenangan penindakan yang terbatas berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan.
Agun bahkan mendorong agar praktik politik uang ditangani secara tegas, baik terhadap pihak pemberi maupun penerima apabila unsur pelanggarannya terpenuhi sesuai ketentuan hukum.
“Kalau perlu ada pemberi maupun penerima, kalau kedapatan melakukan itu, langsung pidanakan saja,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembenahan sistem pemilu tidak cukup hanya menyangkut teknis penyelenggaraan pemilihan legislatif maupun presiden. Penguatan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu juga harus menjadi bagian dari agenda pembaruan regulasi.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengatakan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif harus terus berjalan meskipun tahapan pemilu belum dimulai.
Menurutnya, masyarakat perlu terus mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai dinamika kepemiluan agar memiliki kesadaran untuk mengawasi proses demokrasi berikutnya.
“Pendidikan terhadap pemilih itu justru harus berkelanjutan, bahkan di masa non-tahapan,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Bawaslu Kota Banjar, Rudi Ilham Ginanjar, menyebutkan bahwa pengawasan partisipatif dibangun melalui lima pilar, mulai dari membangun kesadaran masyarakat, mempersiapkan pengawasan, mencegah pelanggaran, memperkuat jejaring, hingga mewujudkan demokrasi berkelanjutan.
Bawaslu Kota Banjar juga mulai memperkuat edukasi kepada kalangan pemilih pemula melalui sekolah pengawasan dan pendidikan pengawasan partisipatif.
Langkah tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Bawaslu Kota Banjar per September 2026, jumlah pemilih Gen Z tercatat sebanyak 40.952 orang, sedangkan generasi milenial mencapai 40.597 orang.
Besarnya komposisi pemilih muda tersebut dinilai menjadi potensi penting untuk memperluas pengawasan demokrasi di tingkat masyarakat.
Rudi berharap generasi muda tidak hanya hadir sebagai pemilih saat hari pencoblosan, tetapi juga mampu menjadi bagian dari pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
Penguatan pengawasan partisipatif ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kualitas pemilu bukan hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga oleh keberanian masyarakat menjaga suara dan mengawal proses demokrasi agar tetap berjalan sesuai aturan.
(Reporter Johan )
