BANJAR, media3.id – Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Banjar mendatangi Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjar untuk melakukan silaturahmi sekaligus koordinasi terkait perkembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pertemuan tersebut dilakukan setelah sejumlah penyandang disabilitas menyampaikan keluhan terkait perubahan desil yang mereka alami. Perubahan tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap akses mereka terhadap sejumlah program bantuan sosial pemerintah.
Ketua PPDI Kota Banjar, Iwan Sanusi, mengatakan pihaknya menerima sejumlah masukan dari penyandang disabilitas yang mengaku mengalami kenaikan desil setelah mengikuti pendataan.
“Yang kemarin disensus, otomatis desilnya naik. Kami klarifikasi ke sini supaya kami tahu apa yang menjadikan penyandang disabilitas yang seharusnya mendapatkan bantalan sosial, yang biasanya mendapatkan PKH maupun BPNT, ke depan tidak mendapatkan karena desilnya naik,” ujar Iwan. Kamis (23/9/2026) kepada awak media
Menurutnya, beberapa anggota PPDI telah menyampaikan persoalan tersebut kepada organisasi. Karena itu, pihaknya memilih melakukan klarifikasi langsung kepada BPS agar memperoleh informasi mengenai mekanisme dan sumber data yang digunakan.
Dalam pertemuan tersebut, BPS Kota Banjar menjelaskan bahwa data hasil Sensus Ekonomi 2026 yang masih berlangsung belum digunakan sebagai dasar DTSEN versi terbaru yang diluncurkan pada Juli 2026.
Kepala BPS Kota Banjar, Agus Susanto, mengapresiasi langkah PPDI yang datang langsung untuk memperoleh penjelasan terkait data sosial ekonomi.
“Kami sangat mengapresiasi teman-teman penyandang disabilitas yang hadir. Ini menunjukkan partisipasi aktif masyarakat terhadap isu desil yang saat ini berkembang. Mereka tidak hanya langsung mempercayai isu-isu yang berkembang di media sosial, tetapi datang langsung ke sini untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas,” kata Agus.
Agus menjelaskan, DTSEN dibentuk dari sejumlah sumber data dan terus mengalami pemutakhiran. Dalam prosesnya, data tersebut memanfaatkan sumber dari berbagai kementerian maupun lembaga pemerintah.
Ia menegaskan, data hasil Sensus Ekonomi 2026 belum menjadi dasar perubahan DTSEN versi yang diluncurkan pada Juli 2026 karena proses sensus saat itu masih berlangsung.
Selain membahas DTSEN, pertemuan juga membahas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, termasuk bagaimana variabel pendataan dapat menangkap kondisi penyandang disabilitas di Kota Banjar.
Menurut Agus, PPDI juga menyampaikan harapan agar penyandang disabilitas tidak hanya ditempatkan sebagai objek dalam pembangunan, tetapi turut dilibatkan sebagai subjek dalam proses pembangunan di Kota Banjar.
Terkait pemutakhiran data, Agus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi karena DTSEN menjadi salah satu acuan dalam penyaluran berbagai program pemerintah.
“Data tunggal sosial ekonomi nasional ini sekarang menjadi salah satu acuan dalam penerima manfaat berbagai program pemerintah. Kondisi pemutakhiran DTSEN ini masih sekitar 33 persen. Karena itu, kami berharap masyarakat, khususnya di Kota Banjar, ikut berpartisipasi melakukan pemutakhiran,” ujarnya.
Agus menyebut terdapat sejumlah kanal yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan pemutakhiran data, termasuk melalui kanal yang dikelola Kementerian Sosial maupun melalui pemerintah desa atau kelurahan.
Sementara itu, Iwan mengatakan PPDI juga mendorong adanya mekanisme sanggahan atau perbaikan apabila terdapat data penyandang disabilitas yang dinilai belum sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Harapan kami dari silaturahmi dan koordinasi ini ada perbaikan data untuk penyandang disabilitas ke depannya,” kata Iwan.
Ia menambahkan, PPDI dan BPS Kota Banjar sepakat untuk membangun komunikasi dan kolaborasi yang lebih intensif terkait persoalan data penyandang disabilitas.
“Dari momen ini, kami berharap ke depannya ada kolaborasi antara BPS dan organisasi yang lebih intens,” pungkasnya.
(Joe)
