Karawang,– Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat terus mendorong percepatan penerapan sistem digitalisasi pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026. Langkah transisi menuju sistem pemilihan berbasis digital (e-voting) ini dinilai vital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas demokrasi di tingkat desa.
Dorongan tersebut disampaikan dalam agenda kunjungan kerja Komisi I DPRD Jabar ke Kantor Desa Wanasari, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Rabu (2/9/2026). Kunjungan ini bertujuannya melakukan evaluasi dan koordinasi bersama mitra kerja terkait kesiapan pelaksanaan Pilkades serentak berbasis teknologi.
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., M.M., menegaskan bahwa digitalisasi Pilkades merupakan langkah tak terhindarkan dalam modernisasi tata kelola pemerintahan desa. Namun, ia mengingatkan agar aspek teknis di lapangan disiapkan secara matang.
“Pilkades digital adalah keniscayaan untuk mewujudkan efisiensi anggaran, transparansi, serta meminimalisir celah kecurangan. Kami di Komisi I DPRD Jabar terus mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) beserta pemerintah kabupaten/kota agar persiapan teknis berjalan matang tanpa kendala,” ujar Kang Sidkon.
Politisi PKB ini menggarisbawahi pentingnya jaminan validitas data pemilih, kesiapan sumber daya manusia (SDM), serta ketahanan infrastruktur jaringan, terutama untuk wilayah perdesaan yang minim akses internet.
“Jangan sampai digitalisasi justru menimbulkan persoalan baru karena infrastruktur dan kesiapan masyarakat belum memadai. Teknologi harus dipastikan aman, validitas data terjaga, dan seluruh aspek teknis wajib dievaluasi sebelum hari pemungutan suara,” tegasnya.
Berdasarkan hasil pemutakhiran data Komisi I DPRD Jabar, sejumlah kabupaten di Jawa Barat telah menetapkan jadwal dan skema Pilkades serentak 2026:
Kabupaten Bekasi: Pencoblosan digelar 20 September 2026 untuk 154 desa, dilanjutkan pelantikan pada 4 November 2026.
Kabupaten Cianjur: Pemungutan suara dilaksanakan 18 Oktober 2026 di 47 desa berbasis sistem paperless (tablet) dengan jaringan lokal tertutup (offline), yang diproyeksikan menghemat anggaran daerah hingga Rp2,5 miliar.
Kabupaten Sumedang: Pencoblosan dijadwalkan pada 28 Oktober 2026 yang diikuti oleh 93 desa.
Kabupaten Karawang: Pemungutan suara berlangsung 22 November 2026 di 67 desa dengan menyiapkan 438 Tempat Pemungutan Suara (TPS) digital berenkripsi, serta agenda pelantikan pada 14 Desember 2026.
Kabupaten Subang: Pencoblosan digelar 6 Desember 2026 di 165 desa dengan titik percontohan e-voting dan pengawasan ketat terhadap netralitas aparatur.
Kabupaten Ciamis: Pelaksanaan dijadwalkan pada 13 Desember 2026 di 40 desa yang saat ini sedang mengoptimalkan tahapan sosialisasi kepada warga.
Menanggapi variasi jadwal pelaksanaan tersebut, Kang Sidkon meminta pemerintah daerah menjamin kepastian regulasi serta memberikan edukasi menyeluruh kepada warga desa sebagai pemilih. Selain itu, netralitas penyelenggara dan stabilitas keamanan regional menjadi poin prioritas yang harus dikawal bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
“Teknologinya harus aman, penyelenggaranya harus netral, dan masyarakat harus mendapatkan kepastian bahwa hak pilihnya terlindungi. Tiga hal ini menjadi kunci utama yang harus dikawal bersama,” pungkas Legislator Dapil Jabar XII (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu) tersebut.
Komisi I DPRD Jabar bersama DPMD Jabar berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan hingga hari pemungutan suara, guna memastikan Pilkades digital 2026 mampu memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel di Jawa Barat.
