Bandung, Media3.id – Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Taufik Nurrohim, S.Psi., mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus meningkatkan kinerja operasional dan daya saing bisnisnya. Langkah ini dinilai penting agar kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin optimal dan dampaknya terasa langsung oleh masyarakat, Minggu(16/8/2026).
Taufik menilai, keberadaan BUMD tidak sekadar berfungsi sebagai pencetak deviden bagi kas daerah, tetapi juga sebagai motor penggerak perekonomian publik dan benteng ketahanan ekonomi daerah.
Sebagai anggota dewan di Komisi III yang membidangi keuangan daerah, perbankan, dan aset BUMD, Taufik menyoroti pentingnya penataan tata kelola perusahaan yang bersih dan profesional (Good Corporate Governance). Menurutnya, BUMD di Jabar yang bergerak di berbagai sektor mulai dari perbankan, energi, infrastruktur, hingga jasa harus lebih responsif terhadap dinamika pasar.
“BUMD Jawa Barat memiliki potensi modal dan pasarnya sendiri. Kita ingin kontribusi dividen ke PAD semakin optimal setiap tahunnya. Untuk mencapai itu, kunci utamanya adalah efisiensi, inovasi bisnis yang relevan, serta pengawasan internal yang ketat agar tidak ada lagi BUMD yang kinerjanya stagnan,” tegas Taufik Nurrohim di Bandung.
Ia menambahkan bahwa Fraksi PKB mengapresiasi BUMD yang sudah menunjukkan performa positif, namun menekankan bahwa evaluasi menyeluruh tetap wajib dilakukan terhadap BUMD yang masih minim kontribusi.
Untuk mewujudkan BUMD yang sehat dan berkontribusi maksimal, Taufik merincikan empat pilar strategis yang harus menjadi fokus perbaikan Pemprov Jabar dan manajemen BUMD:
* Manajemen Bebas Intervensi Politik: Pengisian posisi direksi dan komisaris harus mengedepankan rekam jejak profesionalisme, integritas, serta kompetensi teknis di bidang usaha masing-masing.
* Diversifikasi dan Digitalisasi Usaha: BUMD dituntut bertransformasi digital dalam proses bisnisnya agar dapat bersaing secara sehat serta memperluas jangkauan pasar.
* Sinergi Antar-BUMD dan Penguatan UMKM: BUMD harus saling berkolaborasi dan menjadi pemantik kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta BUMDes di seluruh wilayah Jawa Barat.
* Pengawasan Anggaran dan Audit Terukur: Setiap penyertaan modal daerah (equity injection) harus diimbangi dengan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators) yang jelas dan akuntabel.
Taufik meyakini, dengan komitmen pembenahan yang konsisten dari Pemprov Jabar beserta jajaran manajemen, BUMD akan menjelma menjadi salah satu pilar utama kemandirian fiskal Jawa Barat.
“Jika BUMD dikelola secara optimal dan transparan, hasilnya akan kembali ke rakyat dalam bentuk program pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan yang dibiayai oleh PAD. Komisi III DPRD Jabar akan terus mengawal fungsi pengawasan ini demi kemaslahatan masyarakat Jawa Barat,” pungkas legislator Fraksi PKB tersebut.
