Bandung, Media3.id— Di tengah puncak kemarau yang lebih kering, kesiapan proteksi kebakaran di enam daerah Jawa Barat mulai dipetakan. BPBD Jawa Barat menurunkan tim untuk menghimpun data Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau RISPKP selama dua hari, 4–5 Agustus 2026.
Enam daerah yang menjadi sasaran adalah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Pengambilan data dilakukan langsung ke perangkat daerah yang menangani kebakaran dan penanggulangan bencana di masing-masing wilayah.
Berdasarkan agenda resmi BPBD Jawa Barat, satu tim mendatangi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Garut, BPBD Kabupaten Tasikmalaya, dan BPBD Kota Tasikmalaya. Tim lainnya bergerak ke perangkat daerah terkait di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.
Kegiatan tersebut tercatat dalam dua agenda bernomor 1706/PB.03/RR dan 1707/PB.03/RR. Keduanya mengusung kegiatan yang sama: koordinasi suburusan kebakaran dan pengambilan data RISPKP.
Pengambilan data berakhir Rabu, 5 Agustus 2026. Momentum ini menjadi penting karena Jawa Barat sedang memasuki bulan dengan ancaman kemarau paling berat sepanjang tahun.
Bukan Sekadar Menghitung Mobil Pemadam
RISPKP bukan sekadar daftar armada pemadam kebakaran. Dokumen ini seharusnya memetakan risiko kebakaran, wilayah rawan, jangkauan pelayanan, kebutuhan pos, ketersediaan air, kemampuan personel, waktu tanggap, hingga jalur yang dapat dilalui kendaraan pemadam.
Dokumen tersebut juga menjadi dasar pemerintah daerah menentukan kawasan yang belum terlindungi secara memadai. Tanpa pemetaan yang akurat, penempatan pos dan kendaraan berisiko tidak sebanding dengan luas wilayah, kepadatan penduduk, perkembangan permukiman, serta pertumbuhan kawasan industri.
Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 300.1.7/9757/SJ telah meminta pemerintah daerah menyusun atau memutakhirkan RISPKP. Dokumen tersebut ditegaskan sebagai pedoman utama pencegahan, kesiapsiagaan, dan perlindungan kebakaran secara terpadu.
Tolok ukurnya cukup tegas. Pemerintah kabupaten dan kota diarahkan menyediakan satu pos sektor pemadam kebakaran untuk setiap kecamatan dalam Wilayah Manajemen Kebakaran. Setiap pos setidaknya didukung dua kendaraan operasional, alat pelindung diri yang memenuhi standar, petugas terlatih, serta kegiatan inspeksi bangunan dan edukasi masyarakat.
Enam daerah yang tengah dipetakan memiliki 137 kecamatan. Rinciannya, Kabupaten Garut 42 kecamatan, Kabupaten Tasikmalaya 39 kecamatan, Kota Tasikmalaya 10 kecamatan, Kabupaten Bekasi 23 kecamatan, Kota Bekasi 12 kecamatan, dan Kota Depok 11 kecamatan.
Jika tolok ukur Kemendagri diterapkan secara penuh, enam daerah tersebut membutuhkan sedikitnya 137 pos sektor dengan 274 kendaraan operasional. Angka itu merupakan perhitungan berdasarkan jumlah kecamatan, bukan gambaran fasilitas yang telah tersedia saat ini.
Di situlah hasil pengambilan data BPBD Jawa Barat menjadi penting. Publik perlu mengetahui berapa pos yang sudah berdiri, berapa kendaraan yang laik beroperasi, berapa kecamatan yang belum memiliki perlindungan memadai, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan petugas untuk mencapai lokasi kebakaran.
Kemarau Memuncak, Kesiapan Tak Bisa Ditunda
Urgensinya semakin besar karena 90 persen wilayah Jawa Barat diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada Agustus 2026. Sebanyak 93 persen wilayah diperkirakan menerima curah hujan di bawah kondisi normal, sementara kemarau di 81 persen wilayah diprediksi berlangsung lebih panjang.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menetapkan status siaga bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di seluruh 27 kabupaten dan kota. Status tersebut berlaku sejak 1 Juli hingga 30 September 2026.
Kondisi kering memperbesar kerentanan vegetasi dan lahan. Pada saat yang sama, permukiman padat, kawasan perdagangan, gudang, pabrik, serta akses jalan sempit menghadirkan risiko berbeda yang juga harus diperhitungkan dalam sistem proteksi kebakaran.
Kabupaten Tasikmalaya dan Garut, misalnya, memiliki bentang wilayah luas dengan permukiman yang berjauhan. Kota Tasikmalaya, Bekasi, dan Depok berhadapan dengan kepadatan bangunan serta jalan lingkungan yang tidak seluruhnya mudah dijangkau kendaraan besar. Kabupaten Bekasi juga memiliki kawasan industri dan pergudangan yang menuntut perangkat penanganan lebih khusus.
Karena itu, kesiapan tidak cukup diukur dari jumlah mobil yang terparkir di halaman kantor. Armada harus laik, air harus tersedia, petugas harus cukup, perlengkapan keselamatan harus memadai, dan waktu tanggap harus dapat diuji.
Agenda yang dipublikasikan BPBD Jawa Barat belum memuat hasil pengambilan data maupun gambaran kesenjangan fasilitas di masing-masing daerah. Hasil pemetaan itu semestinya dibuka kepada publik agar warga mengetahui tingkat perlindungan di wilayahnya.
Api tidak menunggu dokumen selesai disusun. Ketika kemarau memuncak, jarak antara kesiapan dan kelengahan dapat diukur hanya dalam hitungan menit.
(**)
