Bandung, Media3.id – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. M. Hasbullah Rahmad, S.Pd., M.Hum, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang mengusulkan penyesuaian batas maksimum gaji orang tua penerima KIP Kuliah kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Dukungan tersebut disampaikan Bang Has menanggapi pernyataan Gubernur KDM saat memberikan kuliah umum pada Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (10/8/2026). Dalam kesempatan itu, KDM mengusulkan agar syarat batas gaji gabungan orang tua dinaikkan hingga di bawah Rp10 juta dari aturan saat ini yang berada di bawah UMP Jawa Barat (Rp2,3 juta).
Menurut Bang Has, komitmen dari Pemdaprov Jabar tersebut sejalan dengan fokus kerja Komisi V DPRD Jabar yang membidangi sektor pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Syarat batas gaji yang merujuk pada UMP dinilai terlalu sempit dan kerap menjebak masyarakat kelas menengah bawah termasuk PNS golongan rendah dan pekerja informal sehingga anak-anak mereka terancam putus kuliah akibat beban Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta biaya hidup yang tinggi.
“Usulan Gubernur KDM sangat rasional dan berkeadilan. Banyak keluarga di Jawa Barat yang secara administratif memiliki penghasilan sedikit di atas UMP, namun secara riil sangat berat menanggung biaya UKT, indekos, dan kebutuhan hidup kuliah di kawasan seperti Jatinangor. Kenaikan batas kriteria ini penting agar tidak ada lagi anak-anak kita yang gagal meraih cita-cita hanya karena terkendala biaya,” tegas Bang Has di Bandung, Rabu (12/8/2026).
Politisi senior PAN dari Daerah Pemilihan Kota Depok dan Kota Bekasi ini menambahkan, penyesuaian regulasi beasiswa juga harus diiringi dengan jaminan aksesibilitas bagi kelompok rentan, seperti mahasiswa penyandang disabilitas. Ia mengapresiasi perhatian KDM yang memberikan bantuan langsung berupa biaya kuliah dan moda usaha kepada mahasiswa terbukti membutuhkan saat acara PKKMB Prabu Unpad.
Sebagai Ketua Fraksi PAN DPRD Jabar, Bang Has memastikan fraksinya akan terus mengawal kebijakan alokasi anggaran pendidikan daerah, termasuk mendorong efektivitas Beasiswa Jabar Future Leaders Awards (JFLS) agar berkolaborasi saling melengkapi dengan program KIP Kuliah dari pemerintah pusat.
“Pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat. Fraksi PAN siap berdiri di garis depan mengawal usulan ini ke tingkat pusat dan memastikan setiap anak Jawa Barat berhak mendapatkan pendidikan tinggi yang layak dan inklusif,” pungkasnya.
