BANJAR, media3.id – Ratusan petani dari Desa Maruyungsari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, bersama Aksioma Kota Banjar kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy di Kota Banjar, Rabu (5/8/2026).
Aksi yang diwarnai pembakaran ban bekas itu merupakan bentuk tuntutan agar pemerintah segera merealisasikan pembangunan apur lama yang dinilai menjadi solusi untuk mengurangi banjir yang selama ini mengakibatkan lahan pertanian mereka gagal panen.
Massa aksi menilai persoalan tersebut telah berlangsung selama sekitar empat tahun. Mereka menyebut ratusan hektare sawah di wilayah Maruyungsari berulang kali terendam banjir sehingga produksi pertanian terganggu.
Perwakilan petani, Sugiyo, mengatakan tuntutan tersebut bukan kali pertama disampaikan. Menurutnya, petani sebelumnya juga telah menyampaikan aspirasi kepada BBWS Citanduy, namun hingga kini pembangunan apur lama belum terealisasi.
“Yang kami perjuangkan adalah agar apur lama segera dibangun. Selama ini kami hanya menerima janji, sementara petani terus mengalami gagal panen akibat banjir,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila belum ada kepastian realisasi, petani berencana kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
Sementara itu, Presiden Aksioma Kota Banjar, Akhmad Dimyati, menyebut persoalan tersebut sebenarnya telah beberapa kali dibahas melalui musyawarah yang melibatkan BBWS Citanduy, pemerintah desa, dan masyarakat.
Menurutnya, kendala utama saat ini berkaitan dengan persoalan administrasi lahan. Dari 17 pemilik lahan yang terdampak rencana pembangunan apur, sebanyak 11 orang telah menyatakan persetujuan, sedangkan enam lainnya belum memberikan persetujuan.
“Secara musyawarah sebenarnya sudah ada titik temu. Namun masih ada persoalan administrasi yang perlu diselesaikan sehingga pembangunan belum dapat dilaksanakan,” katanya.
Dimyati berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah penyelesaian agar pembangunan saluran tersebut dapat direalisasikan dan banjir tidak terus berdampak terhadap lahan pertanian masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BBWS Citanduy, Dwi Purnomo, mengatakan pihaknya memahami kondisi yang dialami warga Desa Maruyungsari dan menyatakan pemerintah berempati terhadap persoalan yang dihadapi para petani.
Ia menjelaskan bahwa setiap pembangunan infrastruktur harus memenuhi aspek teknis maupun administrasi sebelum dapat dilaksanakan.
“Kalau pemerintah melakukan suatu pembangunan, ada dua hal yang harus dipenuhi, yaitu kesiapan secara teknis dan administrasi. Keduanya harus selesai agar pekerjaan dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Dwi mengakui masih terdapat beberapa persoalan yang memerlukan penyelesaian bersama antara BBWS Citanduy, pemerintah desa, dan masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa Kepala BBWS Citanduy telah memerintahkan jajarannya untuk segera menjadwalkan kembali pertemuan dengan perwakilan warga guna membahas langkah penyelesaian.
“Kami akan segera mengagendakan pertemuan kembali dengan perwakilan masyarakat. Kami ingin mencari solusi bersama terhadap persoalan teknis maupun administrasi yang masih menjadi kendala,” katanya.
Menurut Dwi, BBWS Citanduy berkomitmen menangani persoalan tersebut secepat mungkin. Namun, penyelesaiannya memerlukan sinergi seluruh pihak agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi sehingga pembangunan apur lama dapat direalisasikan.
(Joe)
