BANJAR, media3.id – Keluarga Besar Komuna Pancasila Kota Banjar menilai kehadiran pemerintah daerah sangat penting untuk meredam potensi meluasnya dampak sosial dari kasus dugaan pengeroyokan yang terjadi di Kota Banjar. Hal itu disampaikan dalam audiensi yang digelar di Aula Gunung Sangkur, Rabu (22/7/2026), yang turut di hadiri Perwakilan DPRD Kota Banjar, Jawa Barat.
Koordinator aksi, Irwan Herwanto, mengatakan audiensi tidak hanya bertujuan membahas proses hukum, tetapi juga mendorong pemerintah mengambil langkah konkret dalam menjaga keamanan dan kondusivitas daerah.
Menurutnya, kasus tersebut berpotensi berkembang menjadi persoalan sosial apabila tidak segera ditangani secara komprehensif. Karena itu, pihaknya meminta Pemerintah Kota Banjar berperan aktif sebagai mediator agar situasi tetap kondusif.
“Kami datang bukan untuk memperkeruh keadaan, tetapi berharap pemerintah hadir memberikan solusi sehingga persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik sosial,” ujar Irwan.
Dalam audiensi tersebut, Pemuda Pancasila juga menyayangkan ketidakhadiran Wali Kota Banjar. Meski demikian, Irwan menyebut Wali Kota telah menyampaikan melalui sambungan video bahwa audiensi akan dijadwalkan ulang pada Sabtu mendatang.
Pemuda Pancasila menyatakan akan memenuhi undangan tersebut. Di sisi lain, organisasi itu juga berencana menggelar aksi penyampaian pendapat sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah.
Sementara itu, kuasa hukum korban, Asep Andryanto, mengapresiasi langkah awal Polres Banjar dalam menangani perkara dugaan pengeroyokan. Namun, ia berharap proses penegakan hukum berjalan cepat, objektif, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
“Kami berharap penanganan perkara dilakukan secara objektif, transparan, dan tanpa intervensi sehingga memberikan rasa keadilan bagi korban maupun seluruh pihak yang terlibat,” kata Asep.
Ia juga mengusulkan agar audiensi berikutnya turut menghadirkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Ketua Pengadilan Negeri, guna memastikan proses penanganan perkara berjalan secara terbuka dan akuntabel.
Hingga saat ini, kasus dugaan pengeroyokan masih dalam proses penaganan Polres Banjar, sementara audiensi lanjutan dengan Pemerintah Kota Banjar dijadwalkan berlangsung pada Sabtu mendatang.
(Joe)
