KARAWANG, Media3.id – Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Asep Syaripudin, mengkritisi anggaran di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang tahun 2026.
Asep menegaskan, anggaran besar tersebut seharusnya digunakan untuk penanganan gizi balita yang dianggap lebih penting bila dibandingkan dengan kebutuhan administratif seperti verifikasi dan validasi data.
“Penanganan stunting itu harus bersentuhan langsung, misalnya pembelian telur atau makanan tambahan untuk balita. Bukan hanya untuk pembelian pulsa kader TPK. Ini pemikiran yang terbalik,” kata Asep Syaripudin yang bisa disapa Ibe, Rabu (15/4/2026).
Ia menilai, terdapat anggaran yang dianggap dianggap terlalu besar dan kurang efektif dalam mengelola perencanaan terlebih di tengah kondisi kasus stunting yang tak kunjung turun bahkan meningkat. padahal target pemerintah daerah (pemda) Karawang zero stunting.
Adapun anggaran yang disoroti di DPPKB diantaranya anggaran pulsa, honorarium penyuluh dan pendamping, Rp2,82 miliar untuk program penyuluh KB dan kader IMP yang mencapai 6,7 miliar dan untuk belanja jasa tenaga pelayanan umum Rp1,28 miliar.
Selain itu, Ibe juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang kini sedang efisiensi akibat pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat lebih dari Rp750 miliar, yang tentunya para Organisasi Perangkat Daerah (OPD melakukan efisiensi anggaran.
Bahkan kini Komisi IV DPRD Karawang, kata Ibe, telah melakukan evaluasi melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan akan kembali meminta penjelasan DPPKB dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) triwulan pertama pada 22 April 2026yag tinggal menghitung hari.
“Kita minta evaluasi. Itu untuk 10 bulan, masa pendataan tidak cukup enam bulan?” pungkasnya.
Reporter: Dmn Hr
