KARAWANG, Media3.id – Rencana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Kabupaten Karawang mendapat lampu hijau dari parlemen. Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin (HES), secara terbuka menyatakan dukungan penuhnya terhadap pembentukan regulasi yang akan membatasi perilaku tersebut.
Dukungan politik ini disampaikan HES bukan tanpa alasan. Menurutnya, keberadaan payung hukum setingkat perda sudah sangat mendesak. Aturan tersebut dinilai sebagai langkah preventif yang konkret di tengah maraknya fenomena sosial yang dinilai bertentangan secara diametral dengan norma agama dan kultur budaya masyarakat Karawang.
Sebagai daerah pusat industri nasional sekaligus jalur perlintasan strategis di Jawa Barat, Karawang memiliki karakteristik mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Kondisi geografis dan ekonomi ini, lanjut HES, membuat Karawang menjadi wilayah yang sangat rentan terhadap infiltrasi dan penyebaran perilaku yang berpotensi memicu gesekan sosial. Tanpa regulasi yang ketat, ketertiban umum dipertaruhkan.
“Karawang merupakan daerah lintasan. Karena itu perlu ada produk hukum daerah sebagai langkah antisipasi yang agresif, agar tidak muncul dampak sosial yang meresahkan dan merugikan masyarakat luas,” tegas HES kepada awak media, Selasa (9/6).
Lebih lanjut, HES mengaitkan urgensi perda ini dengan orisinalitas sejarah dan identitas sosiologis Karawang. Wilayah yang dijuluki Kota Pangkal Perjuangan ini dikenal memiliki akar sejarah keagamaan yang sangat kuat, serta menjadi salah satu pusat perkembangan pendidikan pesantren terkemuka di Jawa Barat.
Oleh karena itu, HES menegaskan bahwa nilai-nilai sakral yang telah mengakar selama berabad-abad di tengah masyarakat Karawang wajib dilindungi oleh negara melalui instrumen kebijakan daerah.
Ia berharap, proses legislasi rancangan peraturan daerah ini dapat segera digulirkan agar kepastian hukum dan perlindungan moralitas warga Karawang dapat segera terwujud
Reporter: Dmn Hr
