DEPOK (Jawa Barat), media3.id — Sebagai upaya penyelesaian sengketa lahan di Kampung Baru, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan kunjungan langsung ke wilayah tersebut didampingi Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Depok Budi Jaya, serta perwakilan dari Setneg dan PT PP Properti, pada Kamis (8/5/2025)
Sebanyak 91 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 299 jiwa kini mulai masuk dalam proses pendataan resmi oleh pemerintah, sebagai bagian dari langkah awal untuk memberikan kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, mengatakan bahwa pendataan ini merupakan langkah awal yang strategis untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan lahan di Kampung Baru.
“Setelah proses ini, Pemkot akan berkirim surat resmi kepada Setneg untuk mengklarifikasi kepemilikan dan mencari solusi bersama,” ujar Chandra.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Depok, akan menjajaki kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam program rumah rakyat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Harapannya, warga Kampung Baru bisa mendapatkan hunian yang layak dan aman secara hukum,” imbuhnya.
Proses verifikasi pun dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, dilaksanakan oleh tim teknis dari Kantor Pertanahan Kota Depok yang dipimpin secara langsung oleh kepala Kantah Depok, Budi Jaya.
Proses pendataan ini adalah sebagai wujud hadirnya pemerintah baik pemerintah kota, provinsi dan pusat, dalam upaya menyelesaikan konflik agraria demi kepastian hukum warga.
Dengan melibatkan pihak TNI dan Polri, hal ini sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi hak atas tanah masyarakat di Kampung Baru, Harjamukti.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan untuk memastikan penyelesaian administratif secara damai dan adil.
“Lahan milik Setneg, Pemkot Depok, maupun PT PP Properti akan dipastikan luasnya, lalu dikoordinasikan agar tidak terjadi konflik berkepanjangan,” kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab dikenal dengan sebutan KDM (Kang Dedi Mulyadi – Red).
Ia juga mengimbau warga untuk menjaga ketertiban selama proses berlangsung. “Tidak boleh ada lagi kegaduhan, kita ingin Jawa Barat tetap aman dan tenteram,” pesannya kepada warga.
Dalam kegiatan ini, hadir pula jajaran TNI dari Kodim 0508/Depok, pihak Polres Metro Depok, dan tim teknis Kantor Pertanahan Kota Depok.
Proses pendataan lanjutan akan terus dilakukan hingga seluruh warga terverifikasi.
