KARAWANG, Media3.id – Ketua Komisi III DPRD Karawang, Dedi Indrasetiawan pimpin rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan serta permukiman kumuh, Rabu (9/4/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua Pansus sekaligus Ketua Komisi III DPRD Karawang, Dedi Indrasetiawan, ini dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Karawang diiantaranya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan (DLHK), Bagian Hukum Setda, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Karawang.
Dedi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas OPD agar penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan secara terintegrasi dan efektif guna menekan kawasan kumuh di Karawang karena berdasarkan data yang ia ketahui terdapat 300 hektar kawasan kumuh yang terletak di 13 Kecamatan.
“Berdasarkan data tahun 2019, Karawang memiliki lebih dari 300 hektare kawasan kumuh yang tersebar di 13 kecamatan dan 33 desa,” kata Dedi
Ia menjelaskan bahwa penetapan kawasan kumuh didasarkan pada tujuh indikator utama: kondisi bangunan, akses air minum, drainase, pengelolaan limbah, kondisi jalan, sistem pengelolaan sampah, dan mitigasi bencana.
“Rapat juga menyoroti permukiman yang berada di bantaran sungai atau di area yang tidak layak huni,” kata Indra kepada wartawan. Rabu (09/04/25).
Dedi menuturkan proses pembahasan Raperda saat ini merupakan rapat yang kedua, namun demikian kata dia mengenai rapat Raperda pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan serta permukiman kumuh ini akan berlanjut dalam dua kali rapat tambahan sebelum diputuskan secara final
“Ini rapat yang kedua. Kemungkinan masih ada dua rapat lanjutan sebelum keputusan akhir diambil,” pungkasnya.
Reporter: DH
