KARAWANG, Media 3.id – Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas audiensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Bersama Bela Rakyat GABBAR), LBH Pelita Kebenaran Nusantara dan keluarga korban TPPO pada hari jumat (14/03/25).
RDP ini menghadirkan Eva Nurshofa seorang pekerja migran asal desa Medangasem, Kecamatan Jayakarta, kabupaten Karawang yang sempat viral di media social karena diberangkatkan oleh penyalur tenaga kerja ke negara timur tengah.
Tak tahan bekerja di Timur tengah, akhirnya Eva membuat konten Vidio dirinya meminta tolong ingin pulang kepada Bupati Karawang, Gubernur Jawa Barat dan Presiden Republik Indonesia yang kini sudah kembali ke kampung halamannya.
Permasalahan yang menimpa Eva ternyata berbuntut panjang, pasalnya LBH GABBAR dan orang tua Eva membawa permasalahan ini ke DPRD Kabupaten Karawang.
Bahkan saat rapat dengar pendapat, Anggota Komisi IV DPRD kabupaten Karawang Dr Dede Anwar Hidayat menegaskan bahwa penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus serius dan tidak boleh hanya tergantung pada viralnya suatu kasus di media social.
“hukum harus memberikan kepastian, manfaat serta keadilan, jangan sampai kita terjebak dalam prinsip ‘no viral no justice’,” kata Dede Anwar, jumat (14/03/25).
Ditempat yang sama Sekretaris Komisi IV DPRD Karawang, Asep Syarifudin ST yang biasa disapa asep Ibe, bahkan menyamakan kejahatan TPPO dengan tindakan terorisme. Ia mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, penegak hukum serta perlindungan terhadap korban.
Sementara itu legislator partai Gerindra Iqbal menilai dugaan kasus yang menimpa Eva diduga minimnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pekerja migran dan sponsor tenaga kerja.
“kasus ini terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pekerja migran dan sponsor tenaga kerja” jelasnya.
Reporter: D H
