Lemahnya Pengawasan dari PUPR Kota Tangerang, Pekerja Turap di Kelurahan Sari Asih Abaikan APH

  • Whatsapp

 

 

Read More

Para pekerja proyek yang tidak menggunakan APD dilokasi pembangunan turap di Suka Asih Kota Tangerang.

Kota Tangerang (Banten), media3.id – Proyek pembangunan tanggul sungai (turap) yang berlokasi dikelurahan Suka Asih, kota Tangerang yang dikerjakan oleh CV. Zafirah Jaya Tunggal, dengan pagu anggran sebesar Rp.198.898.000, dari pantau dilokasi para pekerja tidak menggunakan alat Pelindung Diri (APD), tentunya hal ini terjadi karena kurang dan lemahnya pengawasan dari dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR).

 

Seyogyanya Alat Pelindung Diri (APD) merupakan salah satu hal terpenting untuk mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan Kerja bagi para pekerja proyek.

 

Dapat dilihat dilokasi kegiatan banyak para pekerja yang mengerjakan proyek dilokasi tersebut yang mengabaikan penggunaan APD. Penggunakan K3 untuk keselamatan pekerja merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan.

 

Ketika dikonfirmasi media dilokasi pekerjaan, para pekerja mengatakan tidak tahu siapa dan kemana para pengawas dari pihak Dinas PUPR maupun. Dari pihak CV.

 

” Saya ga kenal siapa nama pengawasnya dan saya tidak tau kemana pengawasnya,” jawab butuh pekerja proyek.

 

Seharusnya pihak PUPR tanggap dalam penggunaan dan pemakaian APD yang merupakan hal penting untuk keselamatan para pekerja proyek dilapangan, untuk mengantisipasi kecelakaan kerja dilapangan.

 

Ketika dikonfirmasi kasie Turap SDA Mahpud , via WhatsApp mengenai hal dilapangan terkait tidak adanya penggunaan APD. Mahpud mengatakan,” kita sudah cek ke pihak pengawas , K3 lengkap baik helm dan sepatu ,” jawab Mahpud, Kamis (28 Maret 2024) lalu.

 

Alih – alih dilapangan di kroscek oleh awak media, didapati para pekerja proyek tidak menggunakan APD berupa helm dan sepatu saat bekerja memecahkan batu kali, hal serupa juga dilakukan oleh para pekerja lainnya yang terlibat santai tanpa APD. Peraturan pemerintah nomor 50 Tahun 2012 mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan pekerja. sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

 

Menanggapi hal tersebut diatas ketua GWi DPD provinsi Banten, Syamsul Bahri mencoba menghubungi Kabid SDA Teja dan Mahpud melalui sambungan Telphone dan WhatsApp, hingga berita ini ditulis namun tidak ada respond dari keduanya.

 

(dia/Gwi)

Editor: Dede Gumilar

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *