CIMAHI (Jawa Barat), Media3.id – Dosen STIA Nurtanio dan LAN RI, Djamu Kertabudi ikut angkat bicara, masalah Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang menunjuk langsung Bakal Calon Walikota Cimahi, sebagai Pimpinan Organisasi Sayap Golkar/KINO), Firaldi Akbar yang jadi polemik di DPD Golkar Kota Cimahi. Jum’at (24/11/2023).
“Rupanya sebagai bentuk strategi politik, DPP Golkar yang telah mengambil kebijakan baru dalam menentukan bakal calon Kepala Daerah yang akan diusungnya pada pilkada 2024,” terang Djamu.
Sebelumnya kebijakan yang diambil selalu dilakukan melalui mekanisme “bottom-up – top-down” (dari bawah ke atas – dari atas ke bawah).
“Artinya proses penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Daerah dilakukan oleh jajaran Partai Golkar tingkat Daerah, kemudian diusulkan tiga orang kepada tingkat pusat, dan akhirnya Golkar Pusatlah yang menentukan satu orang dari tiga orang yang diusulkan Daerah untuk menjadi calon Kepala daerah,” ucap Djamu.
Bahkan sebelumnya, kata Djamu, bahwa di tingkat Daerah dapat menjalin kesepakatan terlebih dahulu dengan partai lain dalam membentuk koalisi partai, dan sekaligus mengajukan pasangan bakal calon kepada tingkat pusat. Lain halnya kali ini,” tandasnya.
Bahwa DPP Golkar mengambil kebijakan “top down” (Dari atas kebawah). Artinya dari sejak awal balon Kepala Daerah yang menentukan kadernya.
“Hal ini dapat dilihat bahwa baru-baru ini telah terbit Surat Perintah yang ditandatangani Ketua Umum (Ketum) dan Sekjen DPP Golkar menetapkan bakal calon Kepala Daerah secara Nasional.
“Seperti halnya untuk calon Gubernur Jawa Barat ditetapkan Ridwan Kamil, Edi Rusyandi (Anggota DPRD Jabar) untuk Balon Bupati Bandung Barat, Sugiharto (Ketua DPRD) Balon Bupati untuk Kabupaten Bandung, Firaldi Akbar (Pimpinan organisasi sayap Golkar/KINO) menjadi bakal calon Walikota Cimahi, dan juga didaerah lainnya, ditentukan oleh DPP Partai Golkar,” papar Djamu.
Seperti biasanya bila ada kebijakan baru, dipastikan dinamika intern organisasi akan berkembang sedemikian rupa.
“Mungkin Kebijakan baru DPP Golkar ini dimaksudkan untuk menciptakan “brandimage” (Citra Merk) bahwa partai Golkar ini lebih siap mengusung kadernya dalam kontestasi pilkada 2024,” imbuh Djamu.
Disamping itu, kata Djamu, Partai Golkar tujuannya untuk mendorong kadernya yang ditunjuk sebagai bakal calon Kepala Daerah agar secara dini mempersiapkan diri dan melakukan langkah konkrit di lapangan.
“Namun demikian, yang perlu dicatat bahwa posisi kunci peluang bagi bakal calon untuk memenangkan kontestasi pilkada 2024 nanti akan ditentukan oleh tiga hal. Yaitu :
1. Tingkat elektabilitas pasangan calon.
2. Ketersediaan dana yang memadai bagi pasangan calon.
3. Konstalasi politik melalui koalisi partai yang memiliki elektabilitas partai yang relatif tinggi,” tambah Dia.
Oleh karena itu, sudah barang tentu aspek evaluasi melalui proses pengkajian pada waktunya nanti terhadap potensi dan dinamika politik yang berkembang di masing-masing daerah akan memegang peranan penting. (Bagdja).
