FGD Cimahi Luis Bebas Kumuh (CLBK) Strategi Penanganan Permukiman Kumuh secara terpadu di Kota Cimahi Tahun 2023, di Aula Gedung A Pemkot Cimahi
CIMAHI, Media3.id – Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Cimahi menggelar Focus Group Discussion (FGD) Cimahi Luis Bebas Kumuh (CLBK) Strategi Penanganan Permukiman Kumuh secara terpadu di Kota Cimahi Tahun 2023, yang bertempat di Aula Gedung A Pemkot Cimahi, Selasa (10/10/2023).
Dalam sambutannya, Pj. Walikota Cimahi H. Dikdik Suratno Nugrahawan, mengungkapkan bahwa selain permasalahan ekonomi, masalah perumahan dan kawasan permukiman kawasan kumuh di Kota Cimahi, masih menjadi sorotan. Bahkan menjadi faktor utama yang hingga kini masih dalam proses penanganan pihak pemerintah.
“Persoalan tersebut akan sulit diselesaikan bila mengandalkan pada pemerintah daerah saja, 151 hektar di Kota Cimahi berdampak pada persoalan lingkungan,” ucap Dikdik.
Dijelaskannya, bahwa dari berbagai persoalan lingkungan yang terjadi, dalam proses penanganannya bukanlah hal yang mudah. Bila sebatas mengandalkan Pemerintah Daerah semua akan sulit untuk menyelesaikan persoalan kekumuhan ini.
Kekumuhan terjadi akibat rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, kondisi sumber daya yang masih rendah juga yang akhirnya menimbulkan persoalan baru.
“Harus saya sampaikan, bahwa persoalan kekumuhan ini mesti diselesaikan secara multi sektoral. Dari DPKP sudah membuat inovasi yaitu CLBK (Cimahi Luis Bebas Kumuh), jadi dengan konsep ini harapannya kekumuhan yang ada bisa ditangani dan tidak ada lagi muncul kekumuhan yang baru,” harap Dikdik.
Faktor-faktor yang menjadi standar juga harus bisa menjadi pedoman. Kesehatan, pendidikan, dan lingkungan perlu menjadi perhatian utama.
Hingga saat ini, lanjut Dikdik, ada 5 kelurahan yang akan dilakukan penanganan pemukiman kumuh, dengan tujuan agar kawasan tersebut lebih tertata dan bisa meminimalisir persoalan baru.
Disamping itu, dalam strategi penanganan pemukiman kumuh akan dilakukan dengan berbagai upaya, seperti upaya kolaborasi dengan pihak terkait agar penanganan pemukiman kumuh tersebut dapat berjalan dengan baik.
“Strategi upaya kolaboratif terkait dengan stakeholder terkait, memadukan dengan kegiatan yang sudah dijalankan, seperti Grak Ompipah, dan dukungan upaya provinsi terkait dengan ekonomi masyarakat yang masuk dalam kategori kumuh,” terang Dikdik.
Begitu pula menurut Kepala DPKP Kota Cimahi, Endang mengungkapkan bahwa Stunting ini salah satunya berasal dari pemukiman yang kumuh dan tidak layak huni.
“Rumah tidak layak huni tersebut seperti konsumsi tidak layak minum, pembuangan air limbah yang tidak sesuai dengan standar kesehatan,” ucap Endang.
Sebagai gambaran, Cimahi yang luasnya sebanyak 4.243 hektar ini, yang dihuni sebanyak 560.512 jiwa.
“Itu cukup padat Kota Cimahi ini, terbayang program-program tenaga kita yang kebetulan berasal dari kawasan kumuh, sehingga dari standar bangunanpun, dan pelayanan konsumen, masalah kesehatan harus jadi perhatian kita semua,” ungkap Endang.
Ia berharap dengan program CLBK ini penanganan permukiman kawasan kumuh di Kota Cimahi dapat segera teratasi.
(Sinta)
